13 September 2020, 04:02 WIB

PSBB Berlaku, DPR Nonsetop Bahas Omnibus Law Ciptaker


Uta/P-2 | Politik dan Hukum

DPR RI terus melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi (Awiek) menjelaskan, saat ini Baleg sedang membahas bidang klaster telekomunikasi yang ada di omnibus law.

“Sedang dibahas terus, sudah sampai pada klaster telekomunikasi. Pengaturan soal pembatasan kepemilikan asing yang dibatasi maksimal 20% hingga pengaturan terkait frekuensi radio,” tutur Awiek, sapaan Achmad Baidowi, saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Lebih rinci Awiek menuturkan, mulai Senin (14/9), pembahasan RUU Ciptaker akan dilakukan menyesuaikan anjuran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kembali diterapkan di DKI Jakarta.

Baleg membatasi jumlah anggota yang hadir langsung di ruang rapat Baleg maksimal 20% dari kapasitas yang tersedia. “Sisanya mengikuti pembahasan secara online,” ungkapnya.

Surat pimpinan DPR nomor PW/10736/DPR RI/IX/2020 yang ditandatangani Ketua DPR RI Puan Maharani tertanggal 11 September 2020 mengatur pembatasan kehadiran fisik dalam rapat di DPR.

Apabila rapat dilakukan di Baleg diperbolehkan dengan jumlah 16 orang, terdiri dari dua orang pimpinan, dan 14 orang anggota Baleg dengan komposisi sesuai jumlah proporsional anggota fraksi.

Apabila rapat dilakukan di Baleg, diperbolehkan dengan jumlah 16 orang, terdiri atas 2 orang pimpinan, dan 14 orang anggota Baleg dengan komposisi sesuai jumlah proporsional anggota fraksi.

Sesuai dengan izin yang sudah didapatkan Baleg dari pimpinan DPR, Awiek mengatakan Baleg mempunyai prioritas untuk menyelesaikan omnibus law Ciptaker. Hal itu ia utarakan saat menanggapi adanya gugatan terhadap surat presiden (surpres) yang disampaikan warga ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

“Pembahasan akan tetap terus berlanjut dan tetap berjalan. Meskipun memang ada rentetannya, yang digugat itukan surpresnya, bukan proses pembahasan. Selama belum ada putusan pengadilan, ya tidak ada konsekuensi hukum apapun,” jelasnya.

Menurut Awiek, proses sidang yang berjalan di PTUN merupakan hal biasa dalam berdemokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap, tidak ada alasan bagi Baleg untuk menghentikan pembahasan RUU Ciptaker.

“Belum tentu juga diterima kan gugatannya oleh PTUN. Kan masih ada kesempatan pemerintah untuk banding dan kasasi. Itu bisa butuh waktu yang lama,” tutur Awiek.

Sidang gugatan Surpres RUU Ciptaker mulai berlangsung pada Selasa (10/9) di PTUN. Para penggugat mempermasalahkan transparansi pemerintah dalam pembahasan naskah akademik RUU Ciptaker yang dibuat secara bersamaan dengan draf RUU tersebut.

Penggugat juga menilai naskah akademik tidak pernah diberikan dalam pertemuan dengan buruh sebelum surpres diterbitkan. (Uta/P-2)

BERITA TERKAIT