12 September 2020, 18:21 WIB

Bawaslu Angkat Isu Perlindungan Anak di Pilkada 2020


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mendorong perlindungan anak menjadi perhatian di Pilkada 2020. Pasalnya selama sejarah pemilu banyak pihak cenderung mengabaikan isu ini.

"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan atas penyalahgunaan dalam kegiatan politik, namun dalam konsepsi negara demokrasi setiap orang berhak ikut serta di dalam pemerintahan," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam keterangan resmi, Sabtu (12/9).

Bawaslu telah menandatangani surat edaran bersama tentang penyelenggaraan pilkada serentak 2020 ramah anak. Edaran ini sebagai gagasan dalam rangka menjawab dua argumentasi alasan isu perlindungan anak selalu terpinggirkan dalam setiap hajatan pemilu. Pertama, isu tentang perlindungan anak dianggap kurang menarik.

"Hal ini yang menyebabkan isu ini kurang diminati oleh para kandidat. Mereka cenderung mengedepankan isu yang langsung menyentuh jatung pemilih, seperti isu kemiskinan, sembako, lapangan pekerjaan, dan seterusnya," paparnya.

Pandangan kedua, lanjutnya, anak bukan kategori pemilih. Lantaran bukan segmen pemilih, mendekati anak merupakan sia-sia. Karena itu dalam setiap kampanye ada kecenderungan bahwa sang kandidat lebih tertarik bersentuhan langsung dengan para pemilik hak pemilih.

"Tentu dua argumentasi di atas sah-sah saja. Namun, secara esensial isu perlindungan anak sejatinya tak kalah penting dengan isu-isu lainnya. Apalagi masalah perlindungan anak di Indonesia masuk kategori persoalan serius yang butuh penanganan khusus," tuturnya.

Meskipun telah jelas sudah melibatkan anak-anak dalam kampanye politik tambahnya, namun masih ada anggapan di masyarakat yang menyatakan bahwa hal ini merupakan salah satu cara untuk memberikan pendidikan politik pada anak sejak dini.

"Untuk menghindari pelibatan anak dalam kampanye dan politik praktis, sudah seharusnya dilakukan suatu kampanye jauh-jauh hari sebelum waktu kampanye tiba, dengan target dan sasaran keluarga untuk tidak mengijinkan atau mengajak anak-anak dalam kampanye pemilu," pungkasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT