12 September 2020, 14:05 WIB

Jika Covid-19 Memburuk, Pemerintah Punya Opsi Tunda Pilkada


Andhika prasetyo | Politik dan Hukum

PEMERINTAH membuka peluang untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 jika pertumbuhan angka kasus positif covid-19 terus mengalami kenaikan signifikan.

"Ya, Pilkada bisa ditunda. Tentu saja dengan menampung banyak masukan dari berbagai pihak," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian kepada Media Indonesia, Sabtu (12/9).

Namun, untuk saat ini, melihat kondisi yang ada, pemerintah masih berpegang pada jadwal yang sudah ditetapkan yakni 9 Desember mendatang.

"Kita akan terus melihat perkembangan data dan fakta di lapangan sebagai pertimbangan utama," tuturnya.

Baca juga: Pemprov DIY Izinkan Kuliah Tatap Muka secara Bertahap

Ia juga mengungkapkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu dan Kemendagri sedang merumuskan sanksi bagi para calon kepala daerah yang tidak melanggar protokol kesehatan. Salah satu sanksi berat yang dipertimbangkan adalah diskualifikasi kontestan.

"Sekarang sedang dirumuskan. Tentu kita lihat berapa berat pelanggarannya dan hukuman apa yang sesuai. Kita nanti lihat derajat kesalahannya," tandas Donny.(OL-4)

BERITA TERKAIT