12 September 2020, 09:12 WIB

Pengusutan Mahar Politik Terbentur Regulasi


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengungkapkan praktik politik kotor dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) sulit terungkap akibat keterbatasan kewenangan. Padahal, potensi pelanggaran tersebut sangat tinggi seperti diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa 82% calon kepala daerah (Cakada) mendapat pembiayaan dari sponsor.

Biaya dari pihak ketiga kepada cakada, salah satunya digunakan untuk membayar rekomendasi partai politik atau yang akrab dikenal dengan istilah mahar politik.

Sejumlah informasi dan laporan menyangkut hal itu sulit ditindaklanjuti Bawaslu akibat keterbatasan waktu yakni 14 hari kerja sesuai regulasi.

Baca juga: 82% Cakada Dibiayai Sponsor, Bawaslu: Informasi Penting

"Pada tahapan pencalonan kewenangan Bawaslu mengawasi adanya potensi mahar politik. Yang bisa juga bersumber dari sponsor yang disebutkan tadi (oleh KPK)," kata Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo kepada Media Indonesia, Sabtu (12/9).

Menurut dia, pengawasan Bawaslu terhadap subjek yang melakukan mahar politik, landasannya adalah pemberi dan penerima bisa dikenakan sanksi pidana.

Sampai hari ini, kata dia, Bawaslu baru menerima satu laporan dugaan mahar politik di Kabupaten Gorontalo. Kemudian terdapat juga dua informasi awal mengenai praktik yang sama yang dilakukan penelusuran di Kabupaten Merauke dan Selayar.

"Jadi masih sangat kecil kasusnya. Memang butuh kerja keras dan temuan KPK menjadi informasi yang sangat penting dan tentunya peran KPK akan sangat membantu menemukan peristiwa mahar politik ini," katanya.

Praktik mahar politik tidak mudah diungkap karena karakteristik secara umum dilakukan di tempat-tempat tertutup dan baru bisa terkuak jika ada pihak yang dirugikan. Hal itu seperti terjadi pada Pilkada 2018 di Jawa Timur, Cirebon, dan Palangkaraya.

"Namun seluruhnya belum ada yang sampai pada tahapan penyidikan," ujarnya.

Faktor penyebabnya, kata dia, karena proses pembuktian yang rumit. Padahal pengungkapan perkara ini yang paling berpengaruh terdapat pada tahap pembuktian.

"Sehingga ketika tidak ada alat bukti dan saksi sulit sekali untuk dilanjutkan ke tahapan penyidikan. Misalnya kasus di Jawa Timur tidak ada alat bukti yang bisa kami temukan. Kalau kasus Cirebon pada waktu itu masih sebatas meminta belum ada transaksi sehingga tidak memenuhi unsur," paparnya.

Hal lain yang menyebabkan mahar politik sulit ditindak akibat keterbatasan waktu pengumpulan alat bukti yang dibatasi 14 hari. Waktu yang cukup akan dapat membantu Bawaslu melakukan klarifikasi, menemukan dan memeriksa alat bukti.

"Jadi solusinya dengan perbaikan regulasi. Pengaturan tentang batas waktu perlu dipertimbangkan," pungkasnya. (OL-1)

BERITA TERKAIT