12 September 2020, 07:35 WIB

82% Cakada Dibiayai Sponsor, Bawaslu: Informasi Penting


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menilai temuan 82% calon kepala daerah dibiayai sponsor yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan informasi penting. Khususnya itu sebagai objek pengawasan bagi Bawaslu dalam menekan politik uang di Pilkada 2020.

"Temuan KPK menjadi informasi penting untuk menjadikan titik rawan pelanggaran besaran sumbangan dana kampanye dan politik uang," ujar Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo kepada Media Indonesia, Sabtu (12/9).

Menurut dia, Bawaslu, dalam menjalankan fungsi pengawasan pendanaan Pilkada, sudah bekerja sama dengan KPK hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kedua institusi itu dapat membantu Bawaslu dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pendanaan pasangan calon kepala daerah.

Baca juga: Bawaslu Awasi Sumber Dana Kampanye

"Bawaslu sudah melakukan kerja sama dengan KPK berkait calon-calon kepala daerah petahana dan juga PPATK terkait dengan dugaan pelanggaran melalui transaksi perbankan," tegasnya.

Bawaslu tidak segan melanjutkan temuan pasangan calon yang melanggar aturan Pilkada dan hukum pidana.

"Kedua lembaga ini tentunya diharapkan akan menjadi sumber informasi dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dana kampanye yang bisa ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi pidana dan sanksi administrasi diskualifikasi," pungkasnya. (OL-1)

BERITA TERKAIT