12 September 2020, 06:59 WIB

Pers Indonesia Dinilai Cukup Bebas


Tri/P-5 | Politik dan Hukum

KEMERDEKAAN pers Indonesia 2020 masuk kategori cukup bebas. Penilaian itu berdasarkan hasil survei indeks kebebasan pers (IKP) nasional 2020 tercatat di angka 75,27. Angka tersebut naik 1,56 poin dari tahun sebelumnya.

“(IKP) 2020 adalah refleksi indeks kemerdekaan pers 2019. jadi kita menilai 2019 untuk dirilis 2020. IKP 2020 masuk kategori ‘cukup bebas’,” kata anggota Dewan Pers Asep Setiawan dalam pemaparan webinar yang digelar Dewan Pers, kemarin.

Pada 2019, IKP berada pada angka 73,71. Sebelumnya pada 2018 dan 2017, IKP nasional masih masuk kategori ‘agak bebas’. IKP pada 2018 berada di skor 69,00 dan pada 2017 berada di angka 67,92.

Di tingkat provinsi, Maluku menempati rangking teratas dengan nilai 84,50, disusul Sulawesi Tengah (82,87), dan Kalimantan Timur (81,84). Sementara itu, tiga peringkat terbawah diisi Papua (70,42), Papua Barat (71,06), dan DKI Jakarta (72,63).

Asep menyebut salah satu penyebab turunnya IKP 2020 di beberapa daerah karena 2019 merupakan tahun politik. Di samping itu, masalah kekerasan terhadap wartawan juga masih terjadi, seperti di DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Selain itu, Asep menyebut partai politik maupun politikus menjadikan media massa sebagai kendaraan politiknya. “Kami menemukan dalam lingkungan fisik politik hukum, beberapa partai politik dan politisi menjadikan media massa sebagai kendaraan politik, yakni penggiringan opini kerap dilakukan media milik partai. Ini menyebabkan pemberitaan di media kurang akurat,” ujar Asep.

Ketua Dewan Pers M Nuh menjelaskan meskipun setiap tahun IKP mengalami kenaikan, ia berharap agar disparitas atau jarak peringkat level provinsi dapat semakin kecil. Selain itu, mantan menteri pendidikan itu juga menegaskan kemerdekaan pers bukanlah tujuan akhir.

“Kalau kemerdekaan pers bisa tumbuh dengan baik kualitasnya, kita berharap bisa meningkatkan sistem demokrasi dan edukasi kita, pencerahan, pemberdayaan, dan nasionalisme, melunasi janji kemerdekaan,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Multimedia Nusantara Ninok Leksono menyoroti dinamika yang terjadi pada 2020 seperti pandemi covid-19 dan peretasan yang dialami media daring, seperti Tirto.id dan Tempo.co.

“Nanti kalau tahun depan kita menyelenggarakan acara seperti ini, belum tentu kurvanya (indeks) semakin baik,” ujar Ninok. (Tri/P-5)

BERITA TERKAIT