11 September 2020, 04:45 WIB

Solusi Sama-Sama Untung di Kinipan


(SG/N-3) | Nusantara

WARGA Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, terbelah. Satu kelompok menginginkan penetapan hutan adat dan satu
kelompok lain menginginkan program plasma bersama PT Sawit Mandiri Lestari (SML).

Fakta itu terungkap saat Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong datang ke Lamandau bersama tim Komisi IV DPR RI, selama dua hari, Rabu
(9/9) dan kemarin. Wamen datang untuk merespons adanya sengketa antara masyarakat adat Laman Kinipan dengan PT SML.

Pertemuan hari pertama digelar di Kantor Pemkab Lamandau. Alue Dohong dan rombongan mendengar pernyataan dari dua kelompok masyarakat, yang pro
dan kontra PT SML.

Kemarin, Wamen dan anggota DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Dedi Mulyadi, bertemu PT SML. “Setelah mendengar pendapat dari kedua belah pihak,
kami akan mendiskusikan masalah ini di tingkat pusat,” kata Alue Dohong, singkat.

Sementara itu, Dedi Mulyadi mengaku mendapat fakta bahwa PT SML ternyata memberikan konsensi ekonomi pada lingkungan.

“Ada juga masyarakat yang ingin tetap mempertahankan hutan. Jadi, kedua semangat inilah yang dipersatukan,” jelasnya.

Menurut dia, perusahaan juga memberikan apresiasi pada keinginan masyarakat dengan cara tidak keukeuh sesuai yang mereka rencanakan. “Masyarakat
yang ingin plasma dan keberadaan perusahaan juga harus diperhatikan.

Pun begitu dengan yang ingin keberadaan hutan, mereka juga harus dihargai. Kompromikan antarkeduanya.”

Sebelumnya, di Lamandau, Kepala Desa Wiliem Hengki meminta hutan di Kinipan ditetapkan sebagai Hutan Adat, sementara Petua, tokoh warga yang mengaku
properusahaan, juga meminta perlindungan.

“Jual rotan sudah tidak laku, jual karet juga sama. Jangan sampai kami juga menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga,”
tambahnya.

Wamen juga menyatakan, berdasarkan data dan fakta di KLHK, luas areal penggunaan lain PT SML di Desa Kinipan hanya 906 hektare, dalam kondisi belum digarap
alias masih hutan. “Klaim masyarakat adat mematok hutan adat seluas 16,1 ribu hektare, ternyata sangat jauh mematok lahan yang sudah digarap PT SML di desa lain,
di antaranya Desa Karang Taba.” (SG/N-3)

BERITA TERKAIT