11 September 2020, 05:35 WIB

MA Kehilangan Figur yang Disegani


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

KPK merasa prihatin atas putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi hukuman mantan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi dari 6 tahun penjara menjadi 4 tahun.

Seperti diketahui, Iman Ariyadi terjerat perkara suap pengurusan perizinan pembangunan Mal Transmart di Cilegon.

“KPK prihatin karena kecenderungan pengurangan hukuman setiap pemohon peninjauan kembali (PK) oleh MA menjadi angin segar bagi para koruptor,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Menurut Ali, putusan tersebut juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam perang melawan korupsi. KPK juga mencatat lebih dari 15 perkara yang ditangani KPK mendapat pengurangan hukuman pada tingkat PK selama 2019 sampai saat ini.

Namun, sebagai bagian dari penegak hukum, KPK menghormati putusan PK Iman Ariyadi dan mengharapkan MA supaya dapat segera mengirimkan salinan putusan tersebut agar dapat dipelajari lebih lanjut.

“Saat ini, beberapa perkara PK yang telah diputus majelis hakim, KPK belum mendapatkan salinannya sehingga tidak tahu pertimbangan apa yang menjadi dasar pengurangan hukuman tersebut,” ungkap Ali.

Sebelumnya, Tubagus Iman Ariyadi mengajukan PK atas kasusnya. Kuasa hukum Iman, M Khoiruddawam, mengatakan mereka menemukan novum (bukti baru) dan unsur kekhilafan hakim. Ia mengklaim ada temuan bahwa audit anggaran Cilegon United Football Club (CU FC) tidak ada sangkut pautnya dengan terpidana pada putusan suap Rp1,5 miliar.

“Itu jadi salah satu bagian novum kita. Kemudian, unsur kekhilafan tentu ini terkait dengan pertimbangan putusan yang kita crosscheck dengan fakta persidangan, bukti, dan lain-lain,” kata Khoiruddawam.

Sebelumnya, putusan PK MA juga mengurangi hukuman mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip menjadi hanya 2 tahun penjara, yang sebelumnya pada tingkat pertama dijatuhi hukuman selama 4 tahun 6 bulan penjara.

Pergeseran komitmen

Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai ada pergeseran komitmen anti- korupsi para hakim agung.

“Hal ini bisa karena tidak ada lagi figur yang disegani untuk tetap menghukum koruptor dengan hukuman tinggi agar ada efek jeranya sejak hakim Artidjo Alkostar pensiun,” kata Abdul Fickar.

Abdul Fickar mengatakan belum lama ini MA telah mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, ia menilai perma tersebut belum efektif dijalankan. Menurutnya, perma itu dalampraktiknya belum bisa mengatasi disparitas hukuman dan menjamin efek jera bagi koruptor.

“Mestinya ada aturan yang bersifat sistemis yang bisa mengikat komitmen para hakim. Namun, meski sudah ada perma yang mengatur pedoman pemidanaan koruptor, ternyata tidak menjadi obat ampuh mempertahankan komitmen itu,” imbuhnya.

Abdul Fikcar menilai belum efektifnya perma lantaran ada anggapan pedoman itu mengintervensi kebebasan hakim agung dalam memutus
perkara. Menurutnya, MA juga kesulitan untuk membuat pedoman itu mengikat kepada para hakim agung.

“Ironis memang. Meskipun para hakim agung tidak protes keberatan secara terbuka, ternyata yang terjadi perma itu diabaikan karena dianggap mengintervensi kebebasan para hakim agung.” (P-1)

BERITA TERKAIT