11 September 2020, 05:11 WIB

Negara tidak Cabut Hak Pilih ASN


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

KETIDAKNETRALAN aparatur sipil negara (ASN) dalam gelaran pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) terus-menerus marak. Namun, ketimbang mencabut hak ASN sebagai pemilih, pemerintah memutuskan menyinergikan pengawasan dan penindakan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan Rebiro), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara, Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, kemarin, menandatangani surat keputusan bersama (SKB).

SKB memuat Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Menpan Rebiro Tjahjo Kumolo mengatakan negara tidak mencabut hak ASN sebagai pemilih, akan tetapi ASN harus tetap netral.

“Dengan adanya pedoman ini, penanganan keterlibatan ASN dalam politik praktis diharapkan dapat dioptimalkan, termasuk juga bagaimana meminimalisasi praktik kesewenang-wenangan PPK (pejabat pembina kepegawaian) sebagai akibat dari keberpihakan atau ketidakberpihakan ASN, sehingga dapat menjamin manajemen ASN berlandaskan sistem merit,” papar Tjahjo di sela penandatanganan, di Jakarta, kemarin.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan telah menolak ratusan usulan mutasi. Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melarang kepala daerah memutasi pejabat sejak enam bulan sebelum penetapan pasangan calon (paslon), kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Adapun penetapan paslon dijadwalkan pada 23 September 2020. “Hingga saat ini sudah 720 usulan mutasi yang ditolak Kemendagri berdasarkan undang-undang tersebut, kecuali untuk pejabat yang wafat atau pejabat yang mendapatkan masalah hukum, misalnya sebagai tersangka yang ditahan. Kemudian juga mengisi jabatan-jabatan yang memang betul-betul kosong sehingga harus diisi untuk efektivitas,” tutur Tito.

KASN hingga akhir Agustus menerima 499 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN terkait pelaksanaan pilkada serentak. Dari jumlah tersebut, baru sekitar separuh yang dijatuhi sanksi.

Dengan maraknya pelanggaran netralitas ASN itu, DPR kemudian mewacanakan pencabutan hak pilih ASN di pilkada setempat.

Patuhi protokol

Tito juga mengingatkan dua hal yang perlu diwaspadai dalam Pilkada 2020. Pertama, potensi konfl ik dan aksi anarkis- tis. Kedua, soal ketaatan pada protokol kesehatan.

Ia mengingatkan bahwa KPU RI telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) No 10 Tahun 2020 yang berkaitan dengan protokol covid-19. “Maka protokol covid juga kita sama-sama sosialisasikan dan sama-sama kita patuhi. Kita jaga agar pilkada ini tidak menjadi klaster baru penularan.”

PKPU tersebut pun, menurut Mendagri, cukup memberikan keleluasaan dengan membolehkan pemanfaatan sarung tangan, masker, hand
sanitizer, faceshield sebagai alat peraga kampanye. Artinya, bisa memuat identitas, baik berupa gambar ataupun nomor paslon.

Pada pendaftaran bakal paslon pilkada 4-6 September lalu, Bawaslu mencatat terdapat 37 paslon yang positif covid-19. Adapun di jajaran penyelenggara pemilu, salah satu Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting, juga terinfeksi korona. (P-2)

BERITA TERKAIT