10 September 2020, 21:17 WIB

Taat Protokol Kesehatan di Pilkada, 5 Kepala Daerah Diapresiasi


Widhoroso | Politik dan Hukum

KEMENTERIAN Dalam Negeri memberi apresiasi kepada empat kepala daerah yang akan maju dalam pilkada 2020 karena dinilai telah menjalankan tahapan-tahapan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan aman Covid-19. Penghargaan juga diberikan kepada seorang kepala daerah yang teguran tertulis kepada calon peserta pilkada yang melanggar rptokol kesehatan.

"Kemendagri serius dalam memonitor dan mengontrol ketaatan para kepala daerah pelaksanaan protokol kesehatan terkait pilkada yang saat ini berada dalam tahap pendaftaran paslon," kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, Kamis (10/9).

"Kemendagri menerapkan prinsip stick and carrot di dalam penegakan protokol Covid-19 di Pilkada. Bila melanggar akan diberi teguran yang dibayangi sanksi sesuai ketentuan yang ada, baik ketentuan dalam  PKPU, pidana atau pelanggaran UU. Bila mentaati akan diapresiasi bahkan bila diperlukan akan diberi reward sebagai contoh," lanjut Kastorius dalam keterangan tertulisnya.

Lima kepala daerah yang mendapat apresiasi adalah Nelson Pomalingo selaku bupati Gorontalo, Indah Putri Indriani, selaku bupati Luwu Utara yang mencalonkan kembali sebagai calon bupati Luwu Utara, I Gusti Ngurah Jaya Negara, wakil walikota Denpasar yang mencalonkan kembali sebagai walikota Denpasar, H. Abdullah Tahir, wakil walikota Ternate yang mencalonkan kembali sebagai calon wakil walikota Ternate, dan Rusli Habibie selaku gubernur Gorontalo.

Empat yang disebut pertama mendapat apresiasi  karena telah melaksanakan deklarasi maupun pendaftaran sebagai calon kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan maupun perundang-undangan dan membantu upaya pemerintah dalam menanggulangi serta memutus rantai penularan wabah Covid-19. Sedangkan Gubernur Rusli Habibie mendapat apresiasi karena sebagai wakil pemerintah pusat telah memberikan teguran tertulis kepada Syarif Mbuinga, Bupati Pohuwato yang melakukan deklarasi sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di hadapan ribuan masyarakan Pohuwato pada 3 September 2020 lalu.

Langkah Kemendagri dalam mengumumkan nama-nama kepala/wakil kepala daerah yang mendapat apresiasi merupakan pelaksanaan amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah. Menurut Dirjen Otda Kemendagri,  Akmal Malik, Pasal 67 ayat (1) huruf b, UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa “Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi antara lain mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Di antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati, lanjut dia, adalah Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah No 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Menurut ketentuan tersebut PSBB paling sedikit meliputi antara lain pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. "Terkait kedua aturan tersebut, diharapkan para pejabat daerah dapat mematuhi aturan yang berlaku," kata Akmal Malik.

Kastorius menambahkan bahwa langkah para kepala/wakil kepala daerah yang mendapat apresiasi tersebut  diharapkan menjadi  teladan bagi daerah-daerah lain.

"Pilkada kali ini unik dan baru pertama kali dalam sejarah di tengah pandemi. Hanya calon pemimpin yang mengikut protokol kesehatan dan mengajak pengikutnya untuk mentaati protokol itu yang patut disebut sebagai calon pemimpin yang baik yang memiliki sense of crisis dan memberi bukti positif yang perlu diteladani bagi masyarakat," ungkapnya. (R-1)

 

BERITA TERKAIT