10 September 2020, 19:59 WIB

PSBB Ketat Pengaruhi Kinerja Industri Manufaktur Indonesia


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

MENTERI Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat akan memengaruhi kinerja industri manufaktur Indonesia.

"DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali mempengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di Indonesia," tuturnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kamis (10/9).

Baca juga: Ekonom: Prioritas Anggaran Tahun Depan Masih Salah Arah

Dampak kinerja manufaktur nasional, kata dia, akan makin terasa bila nantinya kebijakan DKI diikuti oleh pemerintah daerah lainnya. Dikhawatirkan, industri yang mulai menunjukkan tanda pemulihan akan kembali tertekan karena adanya kebijakan pembatasan tersebut.

Agus juga menyebutkan, pembatasan aktivitas ekonomi turut berdampak pada program Kementerian Perindustrian soal substitusi impor. Program itu ditargetkan akan menekan tingkat impor industri nasional hingga 35% pada 2022.

"Kalau PSBB diketatkan di Jakarta dan daerah lain akan mempengaruhi program substitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022 yang ada di kemenperin," tuturnya.

Peranan industri manufaktur pada perekonomian nasional, kata Agus, amat penting karena memiliki potensi besar yang didukung dengan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia. Ditekannya impor juga disebut tidak berarti pemerintah anti memasok barang luar negeri.

"Ini upaya kita memperkuat dan memperdalam struktur industri. Manufaktur katalis pembangunan ekonomi. substitusi impor dapat mendorong penguatan devisa negara, penguatan struktur industri dan sangat penting peningkatan produktivitas nasional bagian dari global value chain dan tentu menyehatkan neraca perdagangan," jelasnya.

Meski demikian, Agus menegaskan, dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi, isu kesehatan merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar oleh pemerintah.

"Bagi pemerintah, kesehatan masyarakat itu suatu hal yang tidak bisa ditawar," tegasnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT