10 September 2020, 19:07 WIB

Pemprov Sumut akan Kembalikan Fungsi Bumi Perkemahan Sibolangit


Yoseph Pencawan | Nusantara

PEMEIRNTAH Provinsi Sumatera Utara dan sejumlah pemangku kewenangan terkait sedang memersiapkan upaya penertiban lahan Bumi Perkemahan Sibolangit karena sebagian besar lahannya dalam penguasaan pihak lain.

Sekretaris Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Kwarda Gerakan Pramuka Sumut Raja Sabrina mengatakan, Pemprov bersama dengan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sumut akan segera mengembalikan fungsi Bumi Perkemahan Sibolangit menjadi tempat pembinaan dan pendidikan kepramukaan bagi generasi muda.

"Itu dilakukan karena lokasi tersebut telah banyak disalahgunakan, dikuasai pihak-pihak yang tidak berhak," ungkapnya, Kamis (10/9).

Kebijakan tersebut sudah menjadi arahan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang juga selaku Ketua Mabida Kwarda Gerakan Pramuka Sumut. Pemprov Sumut saat ini sedang menginventarisasi aset-aset yang dimiliki dan salah satunya adalah Bumi Perkemahan Sibolangit.

Raja Sabrina Raja yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Sumut mengatakan tahap awal dari rencana ini adalah penyusunan rencana garis besar (RGB) mengenai tindakan-tindakan apa saja yang akan diambil untuk mengembalikan fungsi Bumi Perkemahan Sibolangit.

Begitu juga dengan pemetaan hambatan-hambatannya. Setelah itu akan disusun rencana induk atau master plan pembangunan Bumi Perkemahan Sibolangit.

Untuk merealisasikan rencana tersebut pemprov sudah membentuk tim gabungan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan, di bawah supervisi KPK. Secara umum, tim ini bertugas menyelamatkan aset dan mengoptimalisasi PAD Sumut, termasuk Bumi Perkemahan Sibolangit.

Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumut Nurdin Lubis mengatakan, untuk menyelesaikan masalah di bumi perkemahan juga sudah dibentuk tim khusus yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Sumut Azhar Mulyadi Tim saat ini telah melakukan pemetaan, mulai dari titik koordinat, bangunan apa saja yang berdiri di atasnya, sampai pihak-pihak mana saja yang menguasai lahan tersebut secara ilegal.

"Nanti dalam rencana garis besar akan lebih konkret langkah yang akan dilakukan untuk penertibann. Setelah itu, kita buat master plan dan kita pagar, sehingga Bumi Perkemahan dapat kembali ke fungsinya semula," terang Nurdin.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Sumut Azhar Mulyadi sebagai Ketua Tim Penertiban Bumi Perkemahan Sibolangit menyebutkan, dalam aksi penertiban nanti pihaknya akan bekerjasama dengan Kodam dan Polda Sumut. "Mulai dari tahap perencanaan penertiban, sampai kepada penindakan" ujarnya.

Saat ini, penguasaan lahan secara ilegal di Bumi Perkemahan Sibolangit sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Lebih dari separuh dari luas lahan bumi perkemahan telah dikuasai pihak-pihak yang tidak berhak. (R-1)

BERITA TERKAIT