10 September 2020, 09:09 WIB

PSBB Total di Jakarta Dinilai Kurang Efektif


Theofilus Ifan Sucipto | Megapolitan

PENERAPAN pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta dinilai kurang efektif. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya memperketat pengawasan dan penegakan hukum.

"Tidak tepat karena tidak efektif untuk memutus mata rantai covid-19," kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, Kamis (10/9).

Trubus menyebut mobilitas masyarakat di Jakarta sangat tinggi. Pergerakan masyarakat ke Ibu Kota juga berasal dari wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Menurut Trubus, pengawasan PSBB total sulit dilakukan. Hal itu tercermin dari pelaksanaan PSBB pertama.

Baca juga: Polisi Tunggu Keputusan Resmi Soal Ganjil-Genap

"PSBB pertama juga tidak efektif memutus mata rantai penyebaran covid-19," ujar dia.

Trubus memprediksi PSBB total juga bakal berdampak pada perekonomian. Sebab, sebagian besar sektor usaha akan ditutup kembali.

"Para pelaku usaha bangkrut nanti kalau mau buka usaha modalnya besar lagi," tutur akademisi Universitas Trisakti itu.

Seharusnya, kata Trubus, PSBB transisi tetap dijalankan. Tapi pengawasan dan penegakan hukum diperketat.

Apalagi, sudah banyak regulasi yang bisa dijadikan landasan hukum. Misalnya, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran PSBB dan Pergub Nomor 79 tahun 2020 tentang Denda Progresif Pelanggar PSBB.

Trubus menambahkan seluruh upaya itu harus dibarengi monitoring dan evaluasi yang ketat. Pemprov DKI harus rutin memantau dan memetakan wilayah mana saja yang masih rawan covid-19.

"Itu harus dilaksanakan supaya masyarakat jera," ucap dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB total mulai Senin (14/9). Alasannya, kapasitas tempat tidur isolasi pasien covid-19 semakin menipis.

Saat ini, terdapat 4.053 tempat tidur isolasi dengan persentase pemakaian sebesar 77%. Sedangkan, jumlah tempat tidur ICU sebanyak 528, persentase pemakaian sebesar 83%. Data ini diambil dari 67 rumah sakit (RS) rujukan pada 6 September 2020 lalu.

"Data yang kita miliki, 17 September tempat tidur yang kita miliki akan penuh dan habis itu tak mampu menampung lagi," kata Anies dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (9/9). (OL-1)

BERITA TERKAIT