10 September 2020, 05:36 WIB

Sektor UMKM Harus Out of The Box


Mir/X-4 | Politik dan Hukum

SEIRING dengan upaya pemerintah memulihkan per- ekonomian nasional di masa pandemi covid-19, pemerintah memberikan perhatian besar kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM). Total dana yang dikucurkan sebanyak Rp123,46 triliun. Untuk menggali apa saja kebijakan pemerintah, Tim Media Group News mewawancarai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Jumat (4/9). Berikut petikannya.

Bagaimana sesungguhnya perekonomian Indonesia saat ini?

Dari berbagai sektor, kita masih melihat berbagai potensi pertumbuhan yang trennya ke arah positif. Bila dibanding negara lain, posisi kita masih lebih baik. Artinya, negara lain seperti India, Singapura, turunnya lebih dalam. Kita melihat bahwa berdasarkan prediksi yang ada di triwulan akhir tahun ini dari beberapa lembaga seperti IMF (International Monetary Fund) memprediksi ekonomi kita minus 0,3% di 2020 dan outlook-nya positif di 2021 yaitu 6,1%.

World Bank memprediksi kita di akhir tahun ialah 0%, kemudian di tahun 2021 4,8%. Adapun ADB (Asian Development Bank) memperkirakan sampai akhir tahun minus 1% dan di 2021 tumbuh 5,3%. Pemerintah sendiri memprediksikan ada pertumbuhan antara 4,5%-5,5% di 2021 dan di tahun ini pemerintah memprediksi bisa positif 0,25%.

Artinya kita sudah on the track ya. Bagaimana dengan program penyelamatan UMKM?

Kita melihat Indonesia sudah berada di dalam track yang benar dan kemudian tentu beberapa program untuk UMKM seperti support subsidi kredit, subsidi bunga yang mulai dari bawah seperti KUR Super Mikro yang 19%, atau seluruhnya disubsidi pemerintah. Kemudian adanya banpres produktif 2,4 juta untuk satu pelaku usaha. KUR diberikan subsidi bunga 6% sampai year end. Kemudian ada program untuk perusahaan antara Rp500 juta sampai Rp1 triliun itu didorong dengan sistem penjaminan. Dengan demikian telah ada restrukturisasi terhadap sektor korporasi 15%. Kemudian restrukturisasi untuk sektor
KUR itu di atas 50%.

Dengan demikian, ekonomi diharapkan mulai bergerak kembali. Dari informasi perusahan-perusahaan ritel, apakah itu Alfamart, Indomaret, atau ritel lain, mereka mengatakan dengan bantuan stimulus pemerintah untuk UMKM dan subsidi gaji untuk pekerja sepenuhnya, itu terlihat dalam kenaikan pembelian sektor ritel. Sehingga ada efek kenaikan dari kenaikan yang
dilakukan pemerintah.

Bagaimana realisasi dana PEN untuk UMKM?

Kalau seluruhnya akan kita akselarasi di triwulan IV. UMKM ini kan harus ada business to business, negosiasi, mereka harus minta ke perbankan masing-masing dan penyelesaiannya individual bukan massal. Itu harus diselesaikan apakah dengan BPR, BPD, bank lain seperti BRI dan lainnya. Pemerintah telah memberikan banyak bantuan kepada UMKM di antaranya melalui PEN ini. Khusus untuk kredit usaha mikro (KUR), realisasi Januari sampai dengan 31 Juli 2020 sebesar Rp93,53 triliun dan diberikan kepada 2,47 juta debitur sehingga total outstanding Rp83,80 triliun dengan non performing loan (NPL) 0,93%.

Secara bertahap penyaluran KUR telah meningkat kembali dengan penyaluran Juli sebesar Rp17,2 triliun. Penyaluran KUR pada masa covid-19 sempat menurun tajam dari sebesar Rp18,99 triliun pada Maret 2020 menjadi hanya sebesar Rp4,76 triliun pada Mei 2020. Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR mikro sekitar 64,36% diikuti skema KUR kecil 35,24% dan KUR penempatan TKI sebesar 0,4%.

UMKM pasti bisa menjadi pahlawan nasional dengan syarat mereka harus bisa berpikir out of the box untuk meningkatkan usahanya di masa pandemi ini. Kemudian dengan adanya shifting behaviour, perdagangan yang semula pemesanan dilakukan secara offline, sekarang mereka harus bisa melakukan online marketing. UMKM harus bisa melihat peluang atas tingginya demand pasar ini misal di bidang kesehatan dan logistik. Yang paling penting ialah  UMKM harus bisa memanfaatkan dengan baik berbagai stimulus yang diberikan pemerintah.

Apakah dengan upaya itu pemerintah mengharapkan UMKM dapat kembali menjadi backbone perekonomian nasional?

Tentu kita melihat prepandemic dan post-pandemic itu situasi tidak sama. Dalam situasi pandemi kita meminta UMKM menggunakan infrastruktur digital. Sehingga digitalisasi itu menjadi hal baru dan potensinya besar. Dengan pandemi, kebutuhan digitalisasi terakselerasi, ini yang didorong pemerintah agara UMKM masuk menggunakan digitalisasi dan dengan demikian sektor digitalisasi diharapkan akan mentrasnformasi perekonomian Indonesia. (Mir/X-4)

BERITA TERKAIT