10 September 2020, 05:24 WIB

Angkat Harkat Martabat Hakim


Uta/P-5 | Politik dan Hukum

DPR saat ini tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. RUU itu diharapkan memperkuat independensi para hakim dalam memutus perkara. Anggota Komisi Yudisial (KY) Aidul Fiticiada Azhari mengatakan hakim kerap mendapatkan intimidasi dalam menangani kasus, terutama kasus terkait eksekutif tingkat daerah.

“Kadang kala hakim itu ketika berhadapan dengan eksekutif tingkat daerah, posisinya terdominasi, tidak tampil sebagai pejabat yang memiliki kemuliaan dan kehormatan,” ujar Aidul dalam diskusi daring, di Jakarta, kemarin.

Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk menjamin kedudukan hakim menjadi setara dengan pejabat negara. Dirinya berharap DPR dapat segera menuntaskan RUU Jabatan Hakim yang saat ini masuk menjadi salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 DPR.

“RUU Jabatan Hakim itu ialah mengatur kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Selama belum ada undang-undang ini, banyak hal yang tidak bisa diselesaikan,” katanya.

Selama ini, kata Aidul, kedudukan hakim belum diatur rinci sebagai pejabat negara membawa sejumlah kelemahan. Tidak hanya intimidasi, juga terkait dengan gaji, tunjangan, hingga fasilitas sebagai seorang hakim yang membuat hakim menjadi kurang disegani di daerah.

“Hal itu menjadi persoalan karena berpengaruh pada sikap hakim dalam menolak intimidasi, tekanan, dan bujukan dari pihak eksternal,” paparnya lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat Taufik Basari atau yang akrab disapa Tobas, menegaskan, melalui RUU Jabatan Hakim, DPR akan mengatur berbagai hal mulai dari tugas, wewenang, manajemen, hingga hak dan kewajiban para hakim.

Tobas menegaskan RUU Jabatan Hakim dilakukan dengan tujuan semakin memuliakan para hakim. Dengan menegaskan hakim sebagai pejabat negara, dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap profesi hakim.

Dengan terangkatnya harkat dan martabat hakim, dikatakan Tobas, DPR meyakini hal tersebut akan berimbas terhadap produk-produk badan peradilan sehingga masyarakat akan mematuhi putusan-putusan pengadilan.

“Peluang-peluang ini gambling itu masih terbuka di kultur masyarakat karena menempatkan badan peradilan itu bukan sebagai tempat kita menyerahkan segalanya untuk kita percayakan pada proses peradilan,” kata Tobas. (Uta/P-5)

BERITA TERKAIT