09 September 2020, 14:45 WIB

Untuk Pulihkan Ekonomi, Alokasi Belanja TKDD 2021 Naik 4,6%


M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, belanja pemerintah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada 2021 akan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan alokasi di APBN 2020 yang berdasarkan Perpres 72/2020. Dalam RAPBN 2021, alokasi TKDD mencapai Rp796,266 triliun atau naik 4,6% dari yang dialokasikan di 2020 sebesar Rp682,735 triliun berdasarkan Perpres 72/2020.

“Tujuannya, dari sisi reformasi yang kita dorong dari TKDD adalah peningkatan kontrol kualitas TKDD dan untuk mendorong pemerintah daerah dalam bentuk memulihkan ekonomi dan mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi nasional dan competitiveness Indonesia,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD, Rabu (9/9).

Baca juga: Menkeu: Kepercayaan pada Pasar Modal Harus Dijaga

Sri Mulyani menambahkan, besaran alokasi belanja TKDD itu meliputi Dana Perimbangan sebesar Rp689,463 triliun, naik 5,5% dari alokasi APBN 2020 sebesar Rp653,358 triliun. Dana Perimbangan itu meliputi Dana Transfer Umum sebesar Rp493 triliun atau naik 4,7% dari alokasi di 2020 sebesar Rp470,800 trilun dan Dana Transfer Khusus sebesar Rp196,423 triliun, naik 7,6% dari alokasi di APBN 2020 yang sebesar Rp182,556 triliun.

Kemudian ada Dana Insentif Daerah (DID) yang dialokasikan dalam RAPBN 2021 sebesar Rp13,500 triliun atau turun 27% dibandig alokasi pada APBN 2020 yang sebesar Rp18,500 triliun. Turunnya alokasi DID dalam RAPBN 2021 disebabkan karena pemerintah telah menaikkan jumlahnya di 2020 untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.

“DID di tahun depan, meski jumlahnya turun tetap akan dipakai untuk mendorong daerah untuk mentransformasikan secara digital pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan IKM, UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas Ani.

Selanjutnya, pada Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dan Provinsi Aceh, pemerintah mengalokasikan dana masing-masing sebesar Rp7,8 triliun, naik 3,3% dari yang dialokasikan di 2020 sebesar Rp7,5 triliun. Sementara alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rangka Otsus dialokasikan sebesar Rp4,37 triliun, turun 1,7% dari alokasi di 2020 sebesar Rp4,6 triliun. Kemudian alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dipaparkan oleh Ani tidak mengalami perubahan, yakni sebesar Rp1,32 triliun atau sama dengan alokasi di 2020.

Ani menjelaskan, dukungan TKDD tetap selaras dengan tema prioritas nasional dalam RAPBN 2021 yang berfokus pada pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi struktural. Kebijakan TKDD itu diprioritaskan untuk mendukung upaya pemerintah melangsungkan perlindungan sosial, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan pariwisata serta reformasi di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Dukungan TKDD ini tetap selaras dengan tema prioritas dan konsisten, yaitu bagaimana program prioritas utamnaya di bidang perlindungan sosial, karena covid langsung berdampak pada masyarakat, Rp72 triliun. Di bidang pangan dan kesejahteraan petani dan nelayan Rp10,05 triliun, pengembangan pariwisata Rp5,2 triliun, reformasi di bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan terbesar yakni Rp337,7 triliun dan pembangunan infrastruktur Rp9,28 triliun dan pembangunan ICT Rp9,02 triliiun,” pungkas Ani. (Mir/A-1)

 

BERITA TERKAIT