09 September 2020, 03:50 WIB

Pilkada di Masa Pandemi Momentum Tingkatkan Demokrasi


Pra/Ind/X-10 | Politik dan Hukum

PRESIDEN Joko Widodo meminta agar kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 dapat ditingkatkan meski digelar di masa pandemi covid-19.

‘’Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang. Oleh sebab itu, yang pertama saya minta kepada aparat birokrasi, TNI, dan Polri terus bersikap netral dan tidak memihak kepada satu pasangan calon tertentu,’’ tegas Presiden saat memimpin Rapat Terbatas Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak secara virtual, kemarin.

Selain mengingatkan ASN dan TNI-Polri, Presiden Jokowi juga meminta KPU dan KPUD tidak membiarkan narasi yang memecah-belah persatuan dan kesatuan.

‘’Kita tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah,’’ kata Jokowi.

Presiden pun mendorong para calon untuk beradu program dan gagasan. Untuk itu, KPU dan KPUD diminta bekerja keras demi menghasilkan pilkada yang berkualitas.

‘’Saya minta penyelenggara pilkada bekerja keras menghasilkan pilkada yang berkualitas, netral, profesional, dan transparan,’’ tambah Presiden.

Menurut Jokowi, penyelenggara pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah dan penerimaan masyarakat terhadap hasil pilkada itu sendiri. ‘’Saya juga mengharapkan dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aktivitis, akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya yang tadi saya sampaikan,’’ tambah Presiden.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengatakan masyarakat, termasuk calon kepala daerah yang berkontestasi pada Pilkada 2020, dituntut untuk dewasa dalam berdemokrasi serta menggunakan politik akal sehat. Ruang publik harus diisi konten yang mencerdaskan dan visi untuk membangun daerah berkemajuan.

‘’Setiap calon kepala daerah harus memiliki tanggung jawab moral menjaga persatuan dengan tidak mengusung tema kampanye memolitisasi SARA,’’ ujarnya ketika dihubungi, kemarin. (Pra/Ind/X-10)

BERITA TERKAIT