08 September 2020, 20:30 WIB

ProDEM Heran Direksi BUMN Diizinkan Miliki Staf Ahli


mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

KETUA Majelis jaringan aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengaku heran dengan kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir soal pengangkatan staf ahli bagi direksi di perusahaan plat merah.

Dalam Surat Edaran (SE) 9/2020 tentang Staf Ahli Bagi Direksi BUMN yang ditandatangani Erick pada 3 Agustus 2020, mempersilakan para direksi merekrut lima staf bergaji masing-masing Rp50 juta.

“BUMN banyak yang bangkrut, kok disuruh gaji staf ahli tinggi-tinggi,” kata Iwan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/9).

Dikatakan Iwan, Erick tak perlu mengangkat staf ahli terlalu banyak, seharusnya, sebagai Menteri BUMN, Erick dapat memaksimalkan kinerja para direksi di perusahaan-perusahaan milik negara.

Baca Juga: Menteri BUMN Erick Tohir Jangan Gamang Benahi Kementeriannya

Iwan menegaskan, jika para direksi pada BUMN tidak memiliki kompetensi dan kemampuan mengelola usaha seharusnya tidak diangkat. "Mestinya direksinya dimaksimalkan kerjanya. Buang-buang duit saja di situasi kayak gini," sesal Iwan.

Iwan menambahkan, dengan fakta-fakta yang terjadi saat ini, jabatan pada BUMN telah dianggap oleh mayoritas publik hanya bagi-bagi kue kekuasaan dan uang terhadap kroni dan pendukung rezim Joko Widodo saja.

Sebagaimana diketahui, Menteri BUMN, Erick Thohir memperbolehkan para direksi perusahaan plat merah untuk merekrut lima orang staf ahli. Kebijakan tersebut tertuang di dalam Surat Edaran (SE) 9/2020 tentang Staf Ahli Bagi Direksi BUMN yang ditandatangani Erick pada 3 Agustus 2020.

Dalam SE tersebut, dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung tugas direksi BUMN, diperlukan staf ahli untuk memberikan masukan dan pertimbangan terhadap permasalahan di perusahaan. Staf ahli direksi BUMN nantinya dipekerjakan sesuai sistem kontrak dan digaji hingga puluhan juta rupiah.

"Penghasilan yang diterima staf ahli berupa honorarium yang ditetapkan oleh direksi dengan memperhatikan kemampuan perusahaan, dan dibatasi sebesar-besarya Rp50 juta per bulan serta tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut," tertulis di SE tersebut. (OL-13)

Baca Juga: Wow, Ada Staf Ahli BUMN Bergaji Rp100 Juta Lebih

BERITA TERKAIT