07 September 2020, 19:45 WIB

Saksi Ahli: Produk Saving Plan Jiwasraya Ilegal


Tri subarkah | Politik dan Hukum

SIDANG lanjutan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kembali digelar di ruang Hatta Ali, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua saksi ahli, yakni Batara Maju Simatupang dan Muhammad Kodrat Muis.

Batara merupakan ahli risk management di bidang perbankan maupun asuransi. Sedangkan Kodrat adalah konsultan perbankan, keuangan, dan investasi.

Sidang tersebut menghadirkan terdakwa Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, serta Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Dalam sidang itu, jaksa penuntut umum menggali informasi mengenai posisi produk saving plan. Hal itu dilakukan karena Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk JS Saving Plan.

Menurut Batara, produks saving plan tidak dikenal dalam dunia asuransi. Hal tersebut didasarkan pada UU No. 40/2014 tentang Perasuransian, maupun dalam Peraturan OJK No. 27/2018 tentang Perubahan atas POJK No. 71/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

"Produk yang dikatakan saving plan tidak masuk dalam kategori perasuransian. Jadi tidak dikenal yang namanya saving di dalam produk perasuransian," ungkap Batara dalam kesaksiannya, Senin (7/9).

Ia menjelaskan bahwa saving plan masuk ke dalam produk perbankan. Artinya, apabila ada perusahaan asuransi yang memiliki produk pendamping (rider) dalam bentuk saving plan, maka hal tersebut telah menyalahi undang-undang.

"Sepanjang sepengetauan saya, yang namanya savings, itu adalah produk dari perbankan. Jadi kalau ada produk asuransi, yang rider-nya, pendamping dari asuransi itu, itu dikemas dalam bentuk saving, artinya itu sudah menyalahi undang-undang, karena tidak diatur,"

Menurut Batara, yang diatur dalam undang-undang adalah produk asuransi yang memadukan produk investasi atau disebut unit link. Sehingga, sambungnya, saving plan tidak memiliki rumah dalam dunia perasuransian. Oleh sebab itu, ia berani mengatakan bahwa produk saving plan ilegal.

"Karena tidak diatur, berarti itu bukan produk asuransi. Karena kalau dipaksakan masuk, baik dalam jenis tradisional, maupun asuransi unit link, itu tidak masuk, nggak ada rumahnya. Jadi kalau ada rumahnya legal, kalau tidak ada, berarti ilegal," tandas Batara.

Sementara itu, Kodrat menegaskan bahwa perusahaan manajer invesatasi (MI) harus berisfat independen. Mereka, kata kodrat, hanya dapat berpihak terhadap pergerakan pasar. Dalam kasus Jiwasraya, diketahui ada 13 perusahaan MI yang ditetapkan tersangka.

Sedangkan untuk tersangka perorangan, setidaknya ada enam orang yang telah didakwa. Selain tiga orang yang mengikuti sidang hari ini, terdakwa lainnya adalah Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2008-2018 Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Jiwasraya 2008-2018 Hary Prasetyo, serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

Keenamnya didakwa melakukan serangkaian kegiatan yang mengakibatkan Jiwasraya mengalami gagal bayar nasabah dengan kerugian tidak kurang dari Rp52 triliun. Kerugian terbesar diakibatkan karena polis jatuh tempo pelunasan klaim nasabah melalui produk JS Saving Plan mencapai Rp12,4 triliun pada akhir Desember 2019.

Benny dan Heru juga turut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atas korupsi pengelolaan keungan dan dana investasi Jiwasraya yang merugikan negara senilai Rp18 triliun. (OL-4)

BERITA TERKAIT