05 September 2020, 15:00 WIB

UU Masyarakat Adat Ditargetkan Tuntas Tahun Depan


Sri Utami | Politik dan Hukum

KEPASTIAN hukum dan kehadiran negara terhadap masyarakat hukum adat harus segera direalisasikan. Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat yang menjadi usulan DPR menjadi bukti keseriusan negara dalam menjamin keberadaan masyarakat hukum adat.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Ali Taher mengatakan eksistensi masyarakat hukum adat harus dijamin melalui aturan yang jelas salah satunya dengan RUU yang ditargetkan rampung tahun depan.

"Masyarkat hukum ada itu lebih dulu ada sebelum ada Indonesia. Indonesia terdiri dari keragaman adat dan budaya. Maka hak konstitusionalnya harus dijamin, harus dapat pengakuan dari undang-undang," tegasnya saat dihubungi, Sabtu (5/9).

Anggota fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menegaskan harus ada pondasi hukum baik jaminan dan perlindungan hukum agar eksistensinya tidak mudah disingkirkan.

"Karena hak-hak mereka itu sangat terbaikan dalam setiap pembangunan bangsa ini. Dikejar-kejar dan tergusur," imbuhnya.

Pemerintah selanjutnya dalam setiap pembangunan  tidak boleh lagi mengabaikan berbagai hak dasar masyarakat hukum adat.

“Yang paling penting setiap pembangunan  tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar masyarakat hukum adat,” tukasnya.(OL-4)

BERITA TERKAIT