05 September 2020, 05:25 WIB

Urang Awak Perlu Bijak Sikapi Pernyataan Puan


Medcom/Ykb/P-2 | Politik dan Hukum

MASYARAKAT Sumatra Barat (Sumbar) diminta tidak terpancing oleh pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani. Bila mereka keliru menyikapi, pernyataan yang disampaikan saat memberikan rekomendasi kepada Mulyadi dan Ali Mukhni untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2020 itu dapat menjadi sumber perpecahan.

“Saya mohon kita semua dapat lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi pernyataan Mbak Puan,” kata politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan melalui keterangan tertulis, kemarin.

Dalam sambutan pada pemberian rekomendasi tersebut, Puan meminta warga Sumatra Barat mendukung negara Pancasila. Pernyataan tersebut dikritik karena Puan dinilai meragukan loyalitas orang Minangkabau.

Arteria yang juga Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang Indonesia itu memastikan Puan tidak bermaksud melukai perasaan masyarakat Sumbar. Apalagi, Puan dan keluarga besarnya, terutama almarhum Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputri, berpihak kepada tokoh asal Minang.

Berbagai kebijakan partai menunjukkan hal itu. Contohnya, memasukkan banyak orang Minang di berbagai posisi strategis. Itu terjadi baik di dalam kepengurusan partai maupun saat mengusulkan kandidat untuk jabatan di tingkat eksekutif dan legislatif.

Arteria meminta pernyataan yang menjadi kontroversi tersebut tidak menjauhkan jarak antara Puan dan Sumbar. Urang awak justru diminta ‘menjaga’ Puan.

Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman, menyebut pernyataan Puan terkait dengan Sumbar bukan untuk publik. Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan itu disebut diperuntukkan internal partai.

Namun, pembelaan tersebut juga dikritik. Pernyataan Puan dinilai tidak wajar disampaikan.

“Tidak boleh lagi menyinggung Pancasila walaupun itu terkait internal (partai),” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Medcom.id, kemarin.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu menegaskan Pancasila sudah bersifat final. Suatu kelompok tidak perlu meragukan nilai Pancasila kelompok lain, apalagi masyarakat di satu wilayah.

Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) sempat mengadukan Puan ke Bareskrim Polri karena pernyataannya tersebut. Namun, laporan itu ditolak karena dinilai tidak memenuhi unsur yang disyaratkan.

Ketua PPMM David menyatakan akan melaporkan Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). (Medcom/Ykb/P-2)

BERITA TERKAIT