03 September 2020, 21:00 WIB

DPR Desak Ungkap Orang Penting di Balik Kasus Jiwasraya


Sri Utami | Politik dan Hukum

KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengugkap adanya aliran transaksi dana senilai Rp100 triliun PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam kurun waktu 12 tahun. Transaksi itu terhitung sejak 2008 hingga 2020 yang meliputi transaksi saham, reksa dana dan pihak lain. 

"Hasil analisis kami untuk tidak menimbulkan persepsi salah, bahwa total aliran dana yang kami maksud dari Januari 2008 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp100 triliun. Uang keluar masuk Jiwasraya dengan manajer investasi atau pihak lain," kata Dian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus dugaan korupsi yang menyebabkan gagal bayar perusahaan asuransi pelat merah itu di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8).

Dia mengatakan PPATK terus melakukan penelusuran dengan prinsip mengikuti aliran uang (follow the money) secara de facto. PPATK melibatkan 53 bank dan 49 lembaga keuangan nonbank untuk menelusuri aliran transaksi. 

Hasil akhirnya, informasi dari PPATK akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum. "Kompilasi kasus ini dianggap cukup besar, semua aliran dana sekecil apapun harus kita ikuti. Ini memakan waktu lumayan signifikan, pemilihan 53 bank, 49 nonbank," tutur Dian. 

Berdasarkan penelusuran PPATK, kerugian yang terjadi di kasus Jiwasraya bukan hanya disebabkan oleh kondisi pasar, melainkan ada modus fraud alias penipuan yang dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu, mulai dari perusahaan sekuritas, manajemen investasi, dan diinstruksikan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan emiten tertentu.

"Instruksi dilakukan pihak-pihak terafiliasi emiten yang sudah dikendalikan arranger, HH (Heru Hidayat), JHT (Joko Hartono Tirto), dan MM (Moudy Mangkei). Keputusan MI (manajer investasi) dilakukan secara tidak independen. Kami mengindikasikan terdapat fraud dalam pengelolaan Asuransi Jiwasraya," tegasnya . 

Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan meminta penegak hukum untuk mengusut perihal dugaan pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam kasus mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Menurut Arteria, kasus Jiwasraya yang telah merugikan negara Rp16,8 triliun ini, diduga melibatkan pelaku lainnya selain 6 terdakwa yang sudah ditetapkan Kejaksaan Agung. 

Selanjutnya, secara khusus Arteria meminta PPATK dan Kejaksaan Agung juga menelusuri nama lain. Selain itu, Komisi III DPR juga mendesak agar aparat melakukan penelurusan terkait pejabat lainnya di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Benny Tjokro hanya pengusaha golongan ekonomi lemah. Di belakangnya ada yang hebat, saya tidak menuduh orang, saya menyatakan tolong ini bapak telaah, ujung-ujungnya ada namanya Bapak Rosan. Ini baru satu perkara," cetusnya. 

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono menjelaskan usulan dari DPR terkait nama maupun perusahaan lain yang diduga ikut terlibat akan menjadi bahan masukan Kejagung untuk melakukan penelahaan lebih lanjut. "Nanti kalau ada perkembangan siapa pun masih terbuka," jelas Ali.

Benny Tjokro yang merupakan Dirut PT Hanson International telah duduk di kursi terdakwa. Demikian pula para tersangka lainnya, yakni Heru Hidayat yang merupakan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Direktur PT Maxima Integra Joko Panda Hartono Tirto, Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2008 - 2018 Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2008 - 2018 Hary Prasetyo, serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan alias Mahmud. 

Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 13 manajer investasi sebagai tersangka dalam kasus gagal bayar PT Jiwasraya. Tidak hanya itu Kejaksaan Agung punakan menelusuri dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh para terdakwa, salah satunya adalah sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan yang diketahui milik Hendrisman dan Hary Prasetyo, termasuk aliran gratifikasi. (P-2)

BERITA TERKAIT