04 September 2020, 03:05 WIB

Rabun Demokrasi Partisipatoris


Teuku Kemal Fasya Kepala UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe | Opini

HASIL survei Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang dipublikasi 23 Agustus 2020 sudah cukup memberikan pesan bahwa kondisi demokrasi kita sedang mengalami sakit parah.

Survei LP3ES itu menyimpulkan 44,7% responden menyatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang dalam keadaan mundur, 23% mengaku kondisi stagnan, bahkan 28,9% menyakinkan kita telah berada di lorong otoriterisme.


Indikator kemunduran

Hasil survei ini tentu harus dibaca kritis dengan mengoptimalkan indra politik-kultural kita atas situasi berkembang, baik sebelum maupun sesudah Pemilu 2019. Pemilu 2019, meskipun diingat memberikan surplus partisipasi jika dibandingkan dengan Pemilu 2014, yaitu 81,69% untuk Pileg dan 81,97% untuk pilpres, tetap meninggalkan cacat demokrasi. Masih merebaknya kabar bohong dan ujaran kebencian menjadi satu dari 21 indikator kemunduran demokrasi yang dicatat LP3ES.

Meskipun partisipasi politik meningkat ketimbang dua pemilu sebelumnya, secara kualitatif Pemilu 2019 tidak bisa disebut best practice. Dari kaleidoskop kepemiluan di Indonesia, pemilu yang memberikan kebaikan demokrasi tertinggi ialah Pemilu 1955 dengan partisipasi 87% dan Pemilu 1999 dengan 93%. Dua pemilu itu bukan saja memiliki tingkat partisipasi tertinggi jika dibandingkan dengan negara lain pada kurun waktu yang sama, juga adanya kebebasan dan kegembiraan publik ketika memilih dan berlangsung minim kekerasan. Enam pemilu di masa Orde Baru tidak bisa dihitung karena tak memberikan makna dari perspektif demokrasi (Saiful Mujani, 2019).

Momentum demokrasi elektoral telah dilihat sebagai kenduri politik oleh publik, elite pendukung, dan simpatisan yang dimanfaatkan untuk menangguk untung secara ekonomis. Kondisi ini semakin buruk daripada situasi akhir Orde Baru atau di awal reformasi ketika kekuatan masyarakat sipil masih bisa menjadi pengontrol nilai-nilai demokrasi. Saat ini, kekuatan masyarakat sipil (civil society) semakin tersudutkan. Sebaliknya, masyarakat politik (political society) semakin perkasa dalam menentukan sikap pragmatisme politiknya di dalam sistem dan kontestasi politik. Nilai-nilai ideal yang disampaikan aktivis demokrasi dan media massa pengkritik kerap kalah oleh ancaman massa dan media partisan, yang tak jarang berakhir pada kriminalisasi.

Jika di era Orde Baru keberadaan parpol diperlemah karena pemilu hanya aksesori untuk melahirkan aktualisasi otoritarianistik rezim berkuasa (Aspinall, Democracy for Sale, 2019: 83), di era Reformasi pelemahan parpol dilakukan elite partai untuk mempertebal ketergantungan pada ketua partai dan lingkaran modal ekonominya.

Fenomena rutin, tapi usang yang kini terjadi di parpol ialah mempertahankan ketua petahana pada setiap momen munas, rakornas, dan kongres partai. Pertemuan tertinggi partai hanya menjadi se remoni nan penuh basa-basi. Semua demi melanggengkan kekuatan oligarki partai. Yang paling menonjol ialah terpilihnya kembali Megawati untuk kelima kalinya pada kongres PDI Perjuangan di Bali pada 2019.


Pilkada calon tunggal

Resesi demokrasi yang terjadi di era pandemi covid-19 ini juga menunjukkan wabah calon tunggal pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Data riset Perludem terakhir menunjukkan sedikitnya ada 31 daerah pemilihan dari 270 yang mengikuti Pilkada serentak 2020 yang kemungkinan melakukan skenario calon tunggal. Data ini bisa saja berubah terkait dengan fenomena lain, yaitu mendaftar di saat injury time. Ini juga penyakit demokrasi elektoral karena biasanya sang pendaftar hanya ‘pasangan pengiring pengantin ke pelaminan’.

Fenomena calon tunggal yang diasumsikan membuat pilkada lebih efesien dan efektif karena tidak membuat keterbelahan politik, sesungguhnya bertentangan dengan semangat demokrasi langsung. Ketika sistem demokrasi langsung (liberal democracy) seperti pilkada dan pilpres telah dipilih dan menganggap pemilihan melalui pemukatan di DPRD dan MPR (deliberative democracy) sebagai sesuatu yang usang, seharusnya seluruh napas dari rezim pemilihan langsung itu didukung dan disempurnakan.

Namun, nyatanya pengalaman pilkada selama 16 tahun terakhir atau pilkada serentak sejak 2015 belum mampu membersihkan problem penyakit akutnya, yaitu politik uang (vote buying), keterbelahan, dan amuk masyarakat. Sebenarnya, masalah politik uang pada pemilu telah menjadi penyakit endemik menahun di negara-negara yang baru mendeklarasikan sebagai negara demokrasi, seperti terlihat di Amerika Latin dan Asia Tenggara (Burhanuddin Muhtadi, Vote Buying in Indonesia: Mechanics of Electoral Bribery, 2019: 4).

Permasalahan ini harus disadari sebagai tantangan terutama pada pilkada. Problem endogenitas pemilu yang tersaput masalah politik uang ini telah merusak sistem elektoral yang harusnya rahasia menjadi terbuka karena muncul struktur ‘politik suap’ dari siklus para rente, baik donatur para pasangan calon maupun tim pembagi uang tunai kepada masyarakat.

Maka, menjauhkan masalah politik uang melalui calon tunggal juga bukan solusi karena memindahkan masalah politik uang dari masyarakat ke lingkaran elitis partai. Berkerumunnya partai-partai politik kepada ‘calon favorit’ pun tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tapi kesepahaman ekonomis, lebih lanjut kemufakatan modal politik-ekonomi yang akan dinikmati kaum oligarki.

Akhirnya, sistem checks and balances dan demokrasi partisipatoris pun semakin terbenam.

Akumulasi dari racun-racun demokrasi ini ikut menganggu daya penglihatan kita. Semakin lama glaukoma politik itu akan menyebabkan kerabunan hingga kebutaan terkait tata kelola pemerintahan, partisipasi politik, dan nilai-nilai keadaban dalam berdemokrasi.

BERITA TERKAIT