03 September 2020, 21:40 WIB

Tim Pendamping WP KPK: Tak Ada Gelar Perkara saat OTT Kemendikbud


Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum

TIM pendamping wadah pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tidak ada gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pelimpahan kasus tersebut ke aparat penegak hukum lain juga tidak didahului gelar perkara.

Hal itu dipaparkan anggota tim pendamping WP KPK Febri Diansyah saat mendampingi sidang dugaan pelanggaran etik pelaksana tugas (Plt) Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK Aprizal (ApZ). Aprizal disangkakan melanggar ketentuan OTT yang menyeret Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin itu.

"Fakta dugaan tidak ada expose atau gelar perkara di tingkat pimpinan sebagaimana seharusnya dilakukan untuk membahas hasil dan tindak lanjut penyelidikan," kata Febri di Jakarta, Kamis (3/9).

Febri mengatakan, hal itu mesti diurai lebih cermat untuk mengetahui lebih jelas persoalan tersebut. Bila ditemukan pelanggaran, ia berharap bisa diproses lebih lanjut.

Baca juga : KPK: Perpres Supervisi akan Atur Soal Pengalihan Kasus Korupsi

Mantan juru bicara KPK ini membeberkan, peristiwa yang dituduhkan melanggar etik sebenarnya adalah pelaksanaan tugas Dumas. Mereka bertugas mengumpulkan informasi serta koordinasi atau pendampingan terhadap Inspektorat Kemendikbud.

"Pelaksanaan tugas tim Dumas saat itupun didasarkan Surat Tugas dan kami pandang sesuai dengan tugas dan fungsi Dumas yg diatur di Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018," ujar Febri.

Pada hari yang disangkakan, Dumas yang telah mengakhiri tugasnya dipastikan tidak seorangpun dari UNJ ataupun Kemendikbud yang dibawa ke KPK. Bahkan tidak ada uang yang diamankan.

"Hal ini karena memang yang dilakukan Dumas bukan OTT," tegas Febri.

Persoalan muncul ketika ada perintah membawa orang-orang dari Kemendikbud atau UNJ. Tidak jelas dari mana perintah tersebut.

"Tim yang diperintahkan menjemput orang-orang dari Kemendikbud dan UNJ sekitar pukul 23.00 malam di hari yang sama," ujar Febri.

Aprizal diperiksa Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik dalam OTT yang sempat menyeret Rektor UNJ Komarudin. OTT dianggap dilaksanakan tanpa koordinasi. Sehingga Aprizal disangkakan melanggar pedoman perilaku sinergi pada Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT