03 September 2020, 14:49 WIB

Perkuat Pengawasan, Kemendagri MoU dengan BPKP


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

KEMENTERIAN Dalam Negeri menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Isinya berupa koordinasi tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (pemda).

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala BPKP Yusuf Ateh di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian dalam Negeri, Jakarta, Kamis (3/9).

“Dengan adanya nota kesepahaman ini kita ingin sinergi antara BPKP dan jajaran Inspektorat Kemendagri, khususnya pemda menjadi lebih kuat. Karena kita semua, BPKP maupun APIP ini adalah instrumen dari pemerintah, instrumen pertama yang melakukan penyaring supaya jangan terjadi penyimpangan,” kata Tito usai penandatanganan MoU tersebut.

Baca juga : Soal Sukses Pengawas di Pemerintahan, Beginilah Logika Mendagri

Tito menekankan, sinergi antara BPKP dan Inspektorat merupakan poin yang sangat penting. Melalui sinergi yang baik dengan BPKP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan dapat menjadi instrumen dalam perumusan kebijakan pimpinan, mulai tingkat pemerintah pusat maupun pemda.

“APIP instrumen yang paling penting sehingga APIP ini betul-betul bisa berfungsi. Berfungsi sebagai pendamping dan berfungsi sebagai pengawas," paparnya.

Fungsi pencegahan atas penyalahgunaan dan kesalahan penggunaan anggaran dapat menghasilkan pelaporan yang akuntabel. Berbeda bila pendekatan pengawasan APIP dengan penindakan dapat membuat pemda ketakutan dan enggan membelanjakan anggaran.

"Jangan menunggu kesalahan namun ajari mereka bagaimana memperbaiki dan membuat pelaporan anggaran," pungkasnya. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT