03 September 2020, 14:26 WIB

Belum Semua Petahana Maju Pilkada Ajukan Izin Cuti


Lina Herlina | Nusantara

SEJUMLAH kepala daerah di Sulawesi Selatan, akan kembali bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 ini. Dari 12 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada. Asisten I Bidang Pemerintahan Sulsel, Andi Aslam Patonangi mengaku, pihaknya masih menunggu surat pengajuan izin cuti dari kepala daerah. Pasalnya belum semua kepala daerah yang hendak maju kembali dalam pilkada, surat pengajuan izin.

Padahal menurutnya, permohonan pengajuan cuti dari kepala daerah ini, akan menjadi acuan untuk proses pengusulan dan penetapan penjabat sementara (pjs), untuk mengisi kekosongan posisi kepala daerah yang melaksanakan masa cuti kampanye pilkada.

"Ini yang kita tunggu-tunggu. Kalau dua-duanya maju baik bupati dan wakil bupati-nya, maka perlu Pjs. Tapi kita baru bisa memastikan pengisian Pjs, kalau kepala daerah yang maju dalam pilkada serentak tahun 2020 ini sudah ada permohonan cutinya masuk," ujar Aslam .

Hingga saat ini baru ada enam daerah yang melaksanakan pilkada yang kepala daerahnya ajukan izin cuti. 

"Seingat saya, yang sudah ajukan izin cuti dari Tana Toraja dua-duanya, baik bupati dan wakil bupati. Selayar juga dua-duanya. Soppeng bupatinya, Barru juga bupati saja. Kemudian Wakil Bupati Maros, dan Wakil Bupati Pangkep," ungkap Aslam.

Ia menambahkan, beda, jika cuma salah satu diantaranya yang maju dalam kontestasi pilkada, maka tidak perlu ditunjuk Pjs. 

"Contoh jika hanya bupati yang maju, maka posisinya diisi wakil bupatinya yang secara otomatis ditunjuk langsung dengan status Pelaksana tugas (Plt). Seperti Barru, itukan kemungkinan besar diisi Plt. Bupatinya maju, wakil bupati tidak maju. Maka otomatis wakil bupati akan menjadi Plt," urai Aslam.

Selan kabupaten tersebut, yang akan maju juga Bupati dan Wakil Bupati Gowa, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, dan Wakil Bupati Bulukumba. Hingga semua permohonan cuti kepala daerah diajukan, Aslam mengaku belum bisa memproyeksi daerah mana saja yang bisa disiapkan pengisian Pjs. Makanya dia berharap, kepala daerah yang hendak ikut pilkada bisa segera memasukkan usulan izin cutinya.

baca juga: Petahana Positif Korona, Pendaftaran Pilkada Lewat Video Call

Sementara untuk penentuan nama-nama pejabat yang akan diajukan mengisi posisi Pjs, tergantung hak prerogatif Gubernur Sulsel. Nama-nama Pjs yang disiapkan ini kemudian akan diusulkan ke Kemendagri untuk ditetapkan. Paling lambat pengajuannya seminggu sebelum penetapan calon oleh KPU atau pertengahan September. 

"Menurut aturan, satu minggu sebelum KPU menetapkan pasangan calon tetap. Penetapan pasangan calon itukan 23 September. Jadi pak gubernur paling lambat mengusul (Pjs) kira-kira tanggal 15 September. Bisa saja lebih cepat. Cuma kita masih menunggu, belum semua masuk permohonan izin cutinya," sebut Aslam. (OL-3)


 

BERITA TERKAIT