03 September 2020, 08:55 WIB

PDIP: Kampanyekan Kotak Kosong Pertanda tak Siap Berkompetisi


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

SEKRETARIS Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, partai politik yang mengkampanyekan pilih kotak kosong di pilkada dengan calon tunggal bentuk ketidaksiapan mengikuti kontestasi. Padahal partai seharusnya memberikan pendidikan politik yang baik, bukan sebaliknya.

"Ada partai-partai yang tidak siap di dalam melakukan kontestasi maka kemudian mereka mencoba untuk melakukan kepungan dengan harapan hanya ada satu pasang calon," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (3/9).

Menurut dia, istilah kotak kosong muncul dari Pilwalkot Surabaya tahun 2015. Kala itu usai lima tahun kepemimpinan Risma-Whisnu yang mampu membawa kemajuan bagi Kota Surabaya.

"Ini menunjukkan bahwa ada partai yang tidak bertanggung jawab dan tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan hanya karena tidak siap bersaing," ujar Hasto.

Setelah Surabaya, lalu berlanjut di Kabupaten Blitar. Saat itu bupati dan wakil Bupati yang diusung PDIP juga membawa perubahan yang baik. Lagi-lagi, ada skenario membuat calon tunggal.

Atas dasar pengalaman di Surabaya dan Blitar itu, menurut Hasto, rakyat lah yang seharusnya berdaulat dan menjadi hakim tertinggi dalam kontestasi Pilkada. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan atas revisi UU No 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada yang mengharuskan paslon di Pilkada minimal dua.

Kendati demikian, kata Hasto tak selamanya saat bertarung melawan kotak kosong bisa menang. Hal itu bisa dilihat dalam Pilwalkot Makassar tahun 2018 lalu ketika kotak kosong memenangkan kontestasi.

"Apakah yang melawan kotak kosong sudah tentu menang. Di Kota Makassar menunjukkan berbeda. Karena itulah kunci yang utama di dalam demokrasi adalah rakyat memegang kedaulatan tertinggi di dalam mengambil keputusan politik," ujarnya.

Diketahui di beberapa daerah hanya muncul satu pasangan calon kepala daerah. Partai-partai yang gagal mengusung kandidat di pilkada serentak 2020, ada yang akan mendukung kotak kosong seperti di Kota Surakarta dan Kabupaten Badung. (OL-13)

Baca Juga: Pernyataan Hasto Soal Pilkada Surabaya Ibarat Memercik Muka PDIP

BERITA TERKAIT