03 September 2020, 06:30 WIB

Subsidi Pulsa Harus Tepat Sasaran


Syarief Oebaidillah | Humaniora

KEBIJAKAN pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberi subsidi pulsa internet untuk keperluan pembelajaran jarak jauh (PJJ) senilai Rp7,2 triliun kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen mendapat apresiasi berbagai kalangan. Namun begitu, agar dapat terlaksana tepat sasaran, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

"Ini kebijakan yang tepat di saat pandemi demi menyelamatkan dunia pendidikan sekaligus merupakan bagian dari perjuangan PGRI mengapa kami memilih tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak," kata Ketua Umum PB PGRI Unifah Rasyidi kepada Media Indonesia, kemarin.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menambahkan, suasana krisis memerlukan perhatian tersendiri. PGRI, imbuhnya, selanjutnya memohon dengan hormat agar disiapkan juklak dan juknis sehingga subsidi pulsa tersebut tepat sasaran.

Unifah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah melalui Kemendikbud, Kemenkeu, Bappenas, dan Komisi X DPR. Dia berharap semua siswa, mahasiswa, guru, dan dosen dapat menerima subsidi ini.

Dia juga mengingatkan seandainya ada seleksi dalam subsidi pulsa, keberadaan guru honorer negeri ataupun swasta yang selama ini mengisi kekosongan guru di sekolah jangan tinggalkan.

PGRI juga meminta bagi siswa dan guru yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) atau daerah yang belum terjangkau internet maupun listrik dapat disediakan infrastruktur dasar sehingga tidak tertinggal dengan saudara-saudara mereka di daerah lain yang lebih siap.

Respons positif juga disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, yang menilai bantuan pulsa tersebut dapat meringankan beban guru dan peserta didik. Dia berharap kebijakan tersebut dibarengi dengan langkah selektif dalam menggandeng provider atau operator telekomunikasi.

Pemerintah harus memilih operator yang sudah teruji, dengan jangkauan jaringan internet kuat dan stabil, juga sistem yang baik agar proses belajar dapat berjalan lancar.

Ia mengingatkan dana yang berasal dari APBN ini tidak disalahgunakan. "Jangan sampai Kemendikbud salah memilih operator sehingga pulsa yang diberikan ke guru atau peserta didik tidak bisa dimanfaatkan untuk proses PJJ," pungkasnya.

Koordinasi

Terkait dukungan terhadap PJJ, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Widodo Muktiyo mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kemendikbud terkait daerah-daerah yang belum memiliki jaringan 4G.

"Di Indonesia ada 83.218 desa atau kelurahan. Itu masih ada 12.548 desa/kelurahan yang belum ada infrastruktur 4G, mencakup daerah non-3T sejumlah 3.435 desa/kelurahan, sedangkan yang 3T ada 9.113 desa/kelurahan," tutur Widodo, kemarin.

Widodo pun mengakui saat ini masih banyak daerah yang belum terjangkau internet. Menurutnya, pemerintah pun tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dalam sekejap karena butuh waktu dan anggaran yang memadai. (Aiw/H-1)

BERITA TERKAIT