02 September 2020, 14:41 WIB

Eks Direktur PT DI Diperiksa sebagai Tersangka


Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso. Ia bakal diperiksa dengan kapasitas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT DI tahun 2007 sampai 2017.

"BS (Budi Santoso) pemeriksaan sebagai tersangka," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (2/9).

KPK juga menjadwalkan memanggil saksi sales manager PT Abadi Sentosa Perkasa Andi Sukandi. Belum diketahui materi pemeriksaan yang bakal didalami penyidik kepada Andi, namun, Andi pernah dipanggil penyidik serta dikonfirmasi terkait dengan temuan sandi-sandi anggaran dalam dugaan penjualan dan pemasaran fiktif.

Padahal penjualan dan pemasaran produk PT DI tersebut diduga fiktif. Budi ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Asisten Direktur Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zailani. Keduanya kini ditahan KPK.

Baca juga : Mantan Penyidik KPK Brotoseno Bebas Bersyarat

Kasus ini terendus ketika kontrak kerja sama kemitraan antara PT DI yang diteken direktur Aircraft Integration dengan direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha ditemukan. Kontrak terjadi 2008-2018.

Mitra tersebut diminta tidak mengerjakan tugas sesuai kontrak. PT DI kemudian membayar nilai kontrak kepada para mitra mulai 2011. Uang kontrak diberikan setelah kedua tersangka menerima fulus sebagai

pemberi pekerjaan. Selama 2011-2018, jumlah pembayaran dari PT DI kepada enam perusahaan mitra tersebut sekitar Rp205,3 miliar dan US$8,65 juta (Rp126 miliar).

Kedua tersangka dinilai melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. (OL-2)

 

 

BERITA TERKAIT