01 September 2020, 15:30 WIB

Reformasi Penganggaran Dukung Arah Pembangunan Nasional


M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

PEMERINTAH akan mereformasi sistem penganggaran dan perencanaan belanja pada APBN 2021. Hal itu diharapkan dapat berdampak pada belanja produktif untuk mendukung reformasi sistem kesehatan, peningkatan kualitas SDM, pemulihan ekonomi, pemerataan pembangunan, hingga mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang sesuai dengan arah pembangunan nasional.

Demikian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap RAPBN 2021 dan Nota Kuangan dalam Sidang Paripurna di gedung DPR, Selasa (1/9). “Alokasi Belanja Negara tahun 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perekonomian untuk tumbuh 4,5-5,5%. Pembangunan ekonomi diarahkan pada bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, dan pariwisata sejalan dengan prioritas akselerasi pemulihan ekonomi nasional.”

Baca juga: RAPBN 2021 Dirancang untuk Percepat Pemulihan

Pada sisi reformasi sistem kesehatan, kata Sri Mulyani, pemerintah menaikkan anggaran kesehatan menjadi 6.2% atau setara Rp169,7 triliun. Angka itu melampaui amanat UU yang mengharuskan penganggaran untuk kesehatan mencapai 5% dari APBN. Tingginya anggaran kesehatan itu guna memperkuat kapasitas sistem kesehatan baik dari aspek ketahanan kesehatan, pemerataan pelayanan kesehatan, serta penguatan aspek promotif preventif kepada masyarakat.

Tujuan akhir dari reformasi sistem kesehatan ialah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, utamanya meningkatkan kesiapan sistem dalam menghadapi kondisi terburuk seperti pandemi covid-19. Dalam RAPBN 2021, pemerintah juga menyusun anggaran bidang kesehatan untuk mendorong keberhasilan penanganan covid-19 dan pengadaan vaksin.

“Untuk itu, dalam RAPBN tahun 2021 Pemerintah telah mengantisipasi alokasi untuk kebutuhan pengadaan vaksin dan imunisasi, alokasi untuk sarana dan prasarana, serta laboratorium dan litbang untuk penguatan riset vaksin,” ujar Sri Mulyani.

Untuk anggaran pendidikan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan, akan dioptimalisasi untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di tengah pandemi yang kini menuntut adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Nantinya, anggaran pendidikan diarahkan untuk melanjutkan dan memperluas kebijakan yang sudah berjalan seperti penyediaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOPTN (Bantuan Operasional PTN), bantuan pendidikan bagi siswa/mahasiswa miskin melalui PIP dan KIP kuliah, penyediaan berbagai tunjangan guru dan dosen, serta diarahkan untuk mendukung reformasi sistem pendidikan dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pendidikan.

“Peningkatan kompetensi guru dan pembelajaran di sekolah akan dikembangkan dengan fokus pada peningkatan literasi dan numerasi untuk mendukung pencapaian skor PISA yang lebih tinggi. Kurikulum pembelajaran akan disederhanakan agar dapat berorientasi pada kompetensi siswa yang secara konkrit dapat dilakukan dan dapat dengan mudah diukur oleh guru.”

Selanjutnya, menyoal anggaran kemiskinan atau perlindungan sosial, pemerintah akan terus melanjutkan berbagai program perlindungan sosial melalui bantuan-bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bansos tunai dan melanjutkan program Kartu Prakerja. Berlanjutnya beberapa program perlindungan sosial itu diharapkan pula akan seirama dengan upaya pemerintah memperbaiki kualitas SDM Indonesia.

“Pemerintah akan melakukan penguatan pelaksanaan program perlindungan sosial untuk mempercepat penurunan kemiskinan akibat pandemi covid-19, dengan melaksanakan reformasi sistem perlindungansosial. Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan melalui perbaikan datamasyarakat miskin dan rentan, integrasi dan digitalisasi penyaluran bantuan sosial, pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif, serta penyempurnaan mekanisme pendanaan perlindungan sosial,” tutur perempuan yang karib disapa Ani itu.

Pemerintah turut berfokus pada belanja infrastruktur padat karya untuk dapat mengungkit perekonomian nasional di 2021. Itu akan dilakukan melalui penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas serta dukungan pemulihan ekonomi. Setidaknya ada 4 arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang disusun pemerintah melalui RAPBN 2021.

“Pertama, penguatan infrastruktur digital serta efisiensi logistik dan konektivitas. Kedua, pembangunan diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata. Ketiga, pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, pemukiman untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional. Dan keempat, penyelesaian kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pada tahun 2020,” pungkas Sri Mulyani. (Mir/A-1)

BERITA TERKAIT