01 September 2020, 15:35 WIB

Komnas HAM Terima Aduan Gusur Paksa untuk Sirkuit GPMandalika


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima pengaduan sekaligus permintaan perlindungan warga Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 

Mereka mengaku PT IndonesiaTourism Development Corporation (ITDC) berupaya menggusur paksa lahan milik warga seluas 70.910 m² pada 24 Agustus 2020 . Tanah tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan lintasan sirkuit Motor GPMandalika.

Menurut Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, pengadu menilai upaya tersebut sebagai tindakan pengambilalihan lahan secara sewenang-wenang karena dilakukan tanpa melalui proses peralihan hak (jual beli) dengan pemilik yang menguasai lahan tersebut secara sah.

Beka  menuturkan lebih lanjut, menurut informasi yang diterima, terdapat tekanan dan ancaman dari pihak PT ITDC dibantu pihak lain yang memaksa warga untuk meninggalkan atau menyerahkan lahan.

Menurut Beka, Komnas HAM telah melayangkan surat kepada PT ITDC untuk menghentikan segala bentuk tindakan intimidasi dan/atau pengancaman kepada pemilik lahan dan aktivitas di atas lahan yang diadukan sampai adanya penyelesaian mengenai proses peralihan hak atas tanah.

"Komnas HAM RI juga meminta PT ITDC membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk upaya penyelesaian masalah. Masyarakat tidak menolak adanya program pembangunan untuk kepentingan umum sepanjang pelaksanaannya tidak merugikan dan/atau mencederai hak-hak masyarakat," ujar Beka melalui keterangan resmi, di Jakarta, Selasa (1/9)

Selain itu, Beka menambahkan bahwa Komnas HAM meminta PT ITDC untuk memberikan informasi terkait kebijakan yang diterapkan dan mekanisme terkait proses pengadaan atau pembebasan lahan untuk pembangunan kawasan sirkuit Motor GP Mandalika.

Komnas HAM, ujar Beka, menyayangkan upaya penggusuran paksa dan intimidasi yang terjadi tersebut. Ia menekankan, dalam konteks HAM setiap orang harus dilindungi oleh hukum dari pengusiran paksa dari rumah atau tanah mereka. Itu mencakup perlindungan atas praktik pengusiran paksa yang berakibat dilanggarnya hak-hak lainnya, seperti hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk tidak diusik privasi, keluarga, dan rumah, dan hak untuk menikmati kepemilikan secara tenteram.

“Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan,” tegas Beka.

Menurut Beka, pemerintah wajib melindungi semua orang, dan memberikan perlindungan dan pemulihan oleh hukum dari pengusiran paksa yang bertentangan dengan hukum, serta menjadikan HAM sebagai dasar pertimbangan kebijakan. (P-2)

BERITA TERKAIT