01 September 2020, 14:26 WIB

Realisasi APBD Baru 44%, Presiden: Percepat Belanja


Andhika Prasetyo | Ekonomi

PEMERINTAH mencatat rata-rata realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per 27 Agustus 2020 sebesar 44%. Namun, realisasi belanja di tingkat kabupaten/kota sedikit lebih tinggi, yakni 48,8%.

Melihat data tersebut, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah untuk mempercepat serapan belanja.

"Realisasi APBD harus betul-betul jadi konsentrasi harian. Para gubernur harus mengingatkan bupati dan wali kota yang berada di posisi rendah. Baik untuk pengadaan barang dan jasa, belanja modal, maupun bansos," tegas Jokowi, sapaan akrabnya, dalam rapat terbatas secara virtual, Selasa (1/9).

Baca juga: Agustus Deflasi 0,05%, BPS: Daya Beli Masyarakat Belum Pulih

Kepala Negara menggarisbawahi beberapa provinsi dengan realisasi belanja yang tergolong minim. Seperti, Aceh, Sumatera Utara dan Bengkulu. Adapun DKI Jakarta mencatatkan kinerja belanja yang relatif baik.

"DKI belanja barang dan jasanya sudah tinggi sekitar 70%. Belanja modal juga 90%. Sementara yang lain masih di angka 10-15%. Apalagi bansos masih ada yang 0%. Aceh dan Sumatera Utara, realisasi barang dan jasa baru beberapa persen, juga Bengkulu. Realisasi APBD setiap hari saya ikuti. Tolong diperhatikan,” paparnya.

Jokowi menekankan bahwa realisasi penyaluran APBD yang cepat akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Serta, menjaga tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat.

Pada kuartal II 2020, dari total 34 provinsi di Tanah Air, hanya Papua dan Papua Barat yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif, yakni masing-masing 4,25% dan 0,25%. Sementara itu, sejumlah provinsi lainnya dengan ekonomi negatif, seperti Bali yang minus 10,9%.

Baca juga: Menkeu: Realisasi Dana PEN Lebih Cepat dengan Program Eksisting

"Selama ini sektor wisata memang sangat mendominasi ekonomi di Bali. Sehingga sekarang terlihat sekali pernurunannya,” imbuh Jokowi.

Hal serupa juga terlihat di DKI Jakarta yang ekonominya minus 8,82% pada kuartal II 2020. Adapun DI Yogyakarta juga tercatat minus 6,74%.

"Pada kuartal III, kita masih punya satu bulan, yaitu September. Kalau kita masih dalam posisi minus, artinya kita masuk resesi. Karena itu percepat belanja barang, modal dan bansos. Sehingga, bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan ekonomi daerah," tandasnya.(OL-11)

BERITA TERKAIT