01 September 2020, 14:20 WIB

MA Kurangi Hukuman Bupati Talaud, KPK: Preseden Buruk


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kecewa atas putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi hukuman mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip dari empat tahun enam bulan penjara menjadi dua tahun.

"Kami khawatir putusan tersebut menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK berharap ada kesamaan visi dan semangat yang sama antaraparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi," ungkap pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa (1/9).

Ali mengatakan putusan tersebut jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa KPK terdapat disparitas yang jauh. Jaksa komisi antirasuah sebelumnya menuntut tujuh tahun penjara dan majelis hakim telah menyatakan Sri Wahyumi terbukti bersalah kendati menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan.

Meski begitu, Ali mengatakan putusan PK tersebut tetap dihormati. "Membandingkan antara putusan PK dan tuntutan JPU yang sangat jauh KPK kecewa atas putusan tersebut. Walaupun tentu kami tetap harus menghormati dan menerima putusan tersebut," ujarnya.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro sebelumnya membeberkan putusan PK terhadap perkara Sri Wahyumi. MA membatalkan putusan judex facti (putusan pengadilan tingkat pertama) lalu mengadili kembali kasus tersebut.

Permohonan PK yang diajukan Sri Wahyumi diputuskan MA pada Selasa (25/8) pekan lalu. Putusan itu ditetapkan majelis hakim Suhadi sebagai ketua serta hakim anggota Eddy Army dan M Askin.

Dalam putusannya, MA menyatakan Sri Wahyumi melakukan korupsi dengan melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis hukuman Sri Wahyumi empat tahun dan enam bulan bui. Ia terbukti menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo melalui orang kepercayaannya Benhur Lalenoh. Suap itu berkaitan dengan pelicin agar proyek revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo di Kabupaten Talaud dimenangkan perusahaan milik Bernard.

Sri Wahyumi juga terbukti menerima sejumlah barang mewah dari Bernard sebagai commitment fee terkait pengurusan proyek dua pasar tersebut. Jumlah total nilai barang yang diterima Sri Wahyumi sebesar Rp491,9 juta. (P-2)

BERITA TERKAIT