01 September 2020, 12:10 WIB

Beban APBN 2021 akan Lebih Berat


Sri Utami | Politik dan Hukum

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 harus menekankan pada kesejahteraan rakyat. Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu fokus utama saat membahas RUU APBN 2021 bersama pemerintah. 

"RUU APBN tahun 2021 akan dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR RI. DPR RI dapat memahami beban berat APBN tahun 2021. Bergotong royong bersama pemerintah untuk memformulasikan APBN 2021 yang berkualitas sebagai APBN yang mensejahterakan rakyat, memajukan Indonesia, dan memperkuat persatuan seluruh anak bangsa," kata Puan dalam pidatonya, Selasa (1/9).

Beban berat RUU APBN 2021 terkait ketidakpastian dari pandemi covid-19. Hal tersebut yang membuat refocussing dan realokasi anggaran dalam APBN 2020 untuk penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya. 

"Melalui UU tersebut, pemerintah telah memiliki ruang kewenangan yang memadai untuk mengatasi pandemi covid-19 dan dampaknya," ucap Puan. 

Puan melanjutkan, DPR telah memberikan dukungan kepada pemerintah dengan menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Baca juga:  Realisasi Asumsi Makro APBN 2019 Dipengaruhi Tekanan Sangat Berat

Dalam pidatonya tersebut, Puan juga menyinggung kenaikan signifikan APBN Indonesia dalam periode 21 tahun terakhir. 

Perkembangan APBN 2000- 2021 memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan. APBN 2000 senilai Rp223 triliun, APBN pada tahun 2021 diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp2.700 triliun.

"Belanja APBN 2021, 12 kali lebih besar dari pada APBN 2000," imbuhnya. 

Pihaknya berharap agar kualitas belanja negara terus dipertajam untuk mempercepat kemajuan. Penaikan belanja negara yang sangat besar dalam kurun waktu 21 tahun tersebut belum disertai peningkatan capaian pembangunan yang juga signifikan bagi pemenuhan kesejahteraan rakyat.(OL-5)

BERITA TERKAIT