01 September 2020, 03:15 WIB

Dana Banpres Usaha Mikro Rp2,01 Triliun Dicairkan


Raja Suhud VHM | Ekonomi

KEMENTERIAN Keuangan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) bantuan presiden (banpres) produktif usaha mikro sebesar Rp2,01 triliun untuk 838,4 ribu penerima manfaat.

“SP2D sudah diterbitkan pada 28 Agustus 2020,” kata Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adi Budiarso di Komisi VI DPR RI, Jakarta, kemarin.

Dengan penerbitan SP2D itu, dalam waktu dekat pelaku usaha mikro tersebut akan mendapat kucuran dana segar yang diharapkan mendorong kinerja usaha mereka sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Adi menyebut, hingga 24 Agustus 2020, pemerintah sudah mencairkan banpres produktif usaha mikro (BPUM) sebesar Rp2,4 triliun kepada 1 juta penerima.

Perinciannya, sebanyak 316.472 penerima melalui BNI dengan nilai Rp759,5 miliar dan melalui BRI sebanyak 683.528 penerima dengan nilai Rp1,64 triliun.

Pemerintah menganggarkan Rp22,01 triliun yang sudah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk 9,1 juta pelaku usaha mikro dalam tahap awal. Sasaran penerima manfaat ditargetkan mencapai 12 juta pelaku usaha mikro. Hingga 11 Agustus 2020, proses pe ngumpulan data penerima manfaat mencapai 17,52 juta.

Kriteria penerima manfaat ialah pelaku usaha mikro yang tidak memiliki kredit di perbankan dan lembaga keuangan, memiliki usaha mikro atau ultramikro, dan nasabah perbankan atau lembaga keuangan dengan simpanan kurang dari Rp2 juta.

“Ini targetnya untuk inklusi keuangan yang saat ini masih di bawah 50%. Kita ingin ada aktivitas ekonomi dan link ke perbankan,” katanya.


Jangan ditabung

Peneliti dari lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengharapkan masyarakat membelanjakan bantuan sosial tunai yang diberikan pemerintah untuk konsumsi agar aktivitas ekonomi nasional terus meningkat.

“Jangan disimpan atau investasi, harus dibelanjakan, misal untuk kebutuhan sehari-hari atau keperluan yang mendukung sekolah agar ada perputaran uang sehingga aktivitas ekonomi bergeliat,” ujar Rusli, kemarin.

Pandemi covid-19, sambungnya, telah menyebabkan pembatasan sosial di masyarakat secara luas sehingga aktivitas ekonomi menurun yang akhirnya menekan pertumbuhan.

Bansos tunai dari pemerintah diharapkan dapat mendorong dari sisi permintaan di masyarakat.

Sampai saat ini, lanjut dia, konsumsi rumah tangga merupakan penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan menjaga konsumsi, daya beli masyarakat bisa tetap terjaga.

Dari sisi penawaran (supply), kata Rusli, pemerintah juga memberikan insentif bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia mengatakan pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan dampak covid-19 dan program PEN.

“Berbagai bansos dan insentif secara bertahap disalurkan ke masyarakat, mulai dari perlindungan sosial masyarakat hingga perlindungan terhadap dunia usaha, itu untuk menjaga supply dan demand, konsumsi dan produksi,” katanya. (Ant/E-2)

BERITA TERKAIT