01 September 2020, 03:00 WIB

Aplikasi SoDS dan Masalah Kohesivitas TNI-Polri


Ade Muhammad Pakar Sistem Pertahanan dan Keamanan, tinggal di Jakarta | Opini

JIKA keterlibatan TNI bisa dibuktikan pada insiden penyerbuan Kantor Polsek Ciracas (29/8/2020), sampai kini tercatat oleh penulis sudah 54 benturan antara TNI dan Polri sejak 2000. Meskipun belum tentu adanya keterlibatan oknum TNI, tidak kurang pihak TNI setuju untuk melakukan penyelidikan bersama dengan Polri untuk mengungkap kasus ini.

Bukan kasus per kasus yang ingin kita bahas, melainkan potensi masalah-kohesivitas yang berkelanjutan antara TNI dan Polri yang perlu mendapatkan perhatian sangat serius. Ada apa di balik semua ini? Bagaimana membangun strategi yang dapat menjamin ‘masalah kohesivitas’ ini tidak terjadi lagi di masa mendatang?

Berbagai strategi telah dilancarkan oleh TNI dan Polri, you name it they have it all done, mulai koordinasi strategis-taktis, komunikasi intens, program bersama, penyelidikan bersama, operasi bersama termasuk sosialisasi gabungan, tetapi tetap tidak bisa menjadi jaminan untuk menghentikan ketidakkohesivitasan di antara mereka.


Meta strategi SoDS

Pada medio Februari 2020, terdapat sebuah perkembangan yang menarik ilmu pengetahuan dari cabang manajemen strategi, tepatnya keluar dari Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan dinamik tidak bisa lagi menggunakan prinsip occam razor (penyelesaian yang sederhana merupakan solusi yang terbaik), yang berbasiskan simplifi kasi. Namun, itu justru membutuhkan resep pendekatan/metode yang tepat dan strategi yang tertentu dari beragam pilihan strategi.

Untuk menentukan strategi dan metode tersebut lahirlah sebuah kerangka kerja ilmiah yang dinamakan systems of diagnostic systems (SoDS) yang dikembangkan oleh Dr Ade Muhammad dalam disertasinya. Artikel ilmiah SoDS telah juga diterbitkan oleh dua jurnal terindeks Scopus dengan kualifi kasi kuartil 2.

Pada intinya sebuah masalah yang sangat pelik akan diteropong di bawah mikroskop analisis SoDS, kemudian dipilah dalam empat parameter, yaitu tingkat partisipan, kerumitan sistem, komprehensibilitas dan rasionalitas. Setelah dipahami keempat parameter tersebut, akan terarah pada salah satu kuadran (dari 9 kuadran) yang berisi pilihan strategi dan metode yang paling tepat.

Ade Muhammad menggabungkan dua mazhab ilmiah (theoretical fusion) yang sudah teruji, yaitu mazhab strategi dari Mintzberg dan mazhab berpikir sistem dari Michael C Jackson. Pemetaan trategi dari Mintzberg bermanfaat untuk memperlihatkan pilihan strategi dari derajat kerumitan yang diperlihatkan oleh pemetaan konteks masalah dari Jackson. Ini sekaligus memperlihatkan beragam pilihan metodologi atau pemilihan alat ilmiah yang tepat sesuai tingkat kerumitannya yang digolongkan dalam 9 kuadran.

SoDS bersifat generik sehingga bisa digunakan diberbagai macam bidang yang membutuhkan penentuan strategi dan metodologi yang akurat. Mulai problematika rumit dalam bisnis hingga bidang keamanan nasional seperti yang diaplikasikannya dalam disertasi yang berjudul System of Diagnostic Systems (SoDS) Framework and its Application to the Cohesiveness of Indonesian National Security.


Aplikasi SoDS dalam keamanan nasional

Dalam disertasi itu diungkap sejumlah temuan riset yang kemudian terukur pada empat parameter dalam SODS. Penelitian kemudian membagi pada tiga era yang spesifi k yaitu era Orde Baru (1965-1998), era Reformasi (1998-2002) dan era Post-Reformasi (2002-2019). Namun, keterbatasan ruang dan relevansi akan ditampilkan era Post-Reformasi saja.

Era Post-Reformasi dalam parameter SoDS, parameter rasionalitas dan partisipan identik dengan parameter era Reformasi. Namun, tingkat kompleksitas dinaikkan menjadi semikompleks. Baik Polri maupun TNI ialah badan independen yang terpisah. Sementara para pemimpin elite dari kedua institusi tampak harmonis, ketegangan di lapangan terlihat jelas dan diperburuk oleh dukungan politik yang lemah (seperti yang terungkap dalam wawancara, kurangnya payung hukum, pengaturan keamanan yang lemah).

Pemahaman juga meningkat ke tingkat semicomprehensible karena situasi sebaliknya; misalnya, elite damai, faktor eksternal demokrasi memperkuat kekuatan polisi sipil dan independen, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang muncul, seperti ego sektoral internal, sindrom pascaberkuasa, dan operasi gabungan, yang satu pihak tidak puas dengan pihak lain. Militer merasa kurang berkenan dan tidak cocok ketika bergabung dengan operasi di bawah polisi dalam operasi domestik. Selain itu, teroris menikmati lebih banyak keuntungan dalam situasi ini.

Semua parameter ini membenarkan kelangsungan dan memburuknya masalah era sebelumnya, seperti masalah keterpaduan lapisan bawah dan lintas kepentingan dalam keamanan domestik. Solusi yang ada saat ini tidak komprehensif, terlalu formal, tidak mengatasi kesenjangan yang sebenarnya, dan tidak memberikan perhatian lebih lanjut dari pemerintah. Posisi di SoDS dipindahkan ke kuadran 5. Strategi yang sesuai pada situasi ini adalah menyesuaikan mentalitas dan kapasitas setiap institusi agar fokus pada fungsi proporsional dan yurisdiksinya. Nantinya, kerangka kerja baru harus dibuat berdasarkan perubahan budaya tersebut. Klasifikasi alat/pendekatan adalah penerapan pendekatan sistem yang lunak (soft system approach).

Persoalan kini adalah keterpaduan yang berada di kuadran 5. Dalam kuadran 5 ini, cukup hanya memperbaiki strategi mereka sebelumnya (koordinasi strategis, komunikasi, program bersama) dengan melancarkan strategi budaya. Kemudian strategi budaya cocok dipadukan dengan soft system methodology sebagai alat ilmiah.

Alasan utama, yaitu strategi budaya, perlu memfasilitasi perubahan struktural yang bersifat strategis, di mana diperlukan (Rhenmann, 1973) dengan memahami budaya lokal (Nugroho et al, 2018). Ini adalah upaya explore purposes yang sesuai dengan saran Jackson (2003) untuk menggunakan metodologi sistem lunak. Soft system approach ialah perangkat ilmiah yang dapat menghasilkan akomodasi kepentingan yang berbeda-beda sebanyak mungkin dalam situasi pluralis.

Kegagalan strategi sebelumnya ialah karena pertama kurangnya akomodasi minat yang berbeda di hampir semua strategi. Kedua meskipun adanya partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam semua kebijakan, namun ini adalah pendekatan top-down dan tidak memasukkan semua orang sebagai objek aktif. Terakhir proses pengambilan keputusan dilakukan satu kali, bukan sebagai proses terbuka.

Sementara dengan pendekatan SSM, dalam mendukung strategi kebudayaan dapat pertama meningkatkan perbedaan minat akomodasi di semua strategi. Kedua mempertahankan partisipasi total dalam semua strategi saat ini. Ketiga dapat mengubah budaya; pendekatan topdown untuk pendekatan bottom-up dalam semua strategi, kemudian peran orang dari pasif menjadi objek yang aktif dan untuk bisa terbuka dalam pengambilan keputusan dalam rangkaian loop yang tidak terbatas (semisal adanya kesepakatan baru dari berbagai dinamika situasi).

BERITA TERKAIT