31 August 2020, 20:14 WIB

Puluhan Ribu Hektare Hutan Sumsel akan Dialihfungsikan


Dwi Apriani | Nusantara

PEMERINTAH pusat terus menyiapkan pelaksanaan program Food Estate atau lumbung pangan baru di sejumlah daerah di Indonesia. Pemprov Sumsel menjadi salah satu daerah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan program ketahanan pangan tersebut.

Rencananya, kawasan hutan di Sumsel seluas 26 ribu hektar bakal disulap menjadi areal persawahan. Kepala Dinas Kehutanan Sumsel, Panji Putrantijo mengatakan pembangunan Food Estate di Sumsel akan tersebar di 9 kabupaten.

Diantaranya, OKI, Pali, Muara Enim, OKU Timur, OKU, Musi Rawas, Muratara, Banyuasin dan Musi Banyuasin. Sebelum dialihfungsikan, status kawasan hutan akan dikeluarkan terlebih dahulu.

"Food Estate akan dibangun di kawasan hutan lindung, konservasi dan produksi. Sebelum dialihfungsikan, statusnya akan dicabut dulu oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK)," kata Panji, Senin (31/8).

Panji menuturkan untuk mengeluarkan status kawasan hutan, diperlukan pengajuan dari pemerintah daerah dalam Surat Keputusan Gubernur Sumsel untuk mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.

Baca juga : Wakil Wali Kota dan Sekda Padang Positif Covid-19

"Kami baru mendapat sosialisasi dari KLHK mengenai teknis pencabutan statusnya," katanya.

Dijelaskan Panji, kawasan hutan yang bakal beralih fungsi terbagi menjadi beberapa tipe. Mulai dari hutan dataran rendah, dataran tinggi hingga gambut.

"Jadi tipenya beragam. Tidak hanya gambut atau rawa. Tapi juga di dataran tinggi dan dataran rendah," ungkapnya.

Panji menjelaskan Sumsel menjadi salah satu daerah yang memiliki luas kawasan hutan terbesar di Indonesia dengan luas 3,4 juta hektar.

"Luas areal hutan kita saat ini sekitar 3,4 juta hektar. Jadi kawasan yang akan dialihkan sangat kecil jika dibandingkan luas seluruh areal," terangnya.

Pengelolaan areal, sambungnya, kemungkinan akan diserahkan kepada masyarakat. Hanya saja, Panji tidak bisa berkomentar banyak terkait hal itu.

"Kami hanya bertugas untuk mengubah status kawasan hutan saja. Kalau teknis pengelolaannya nanti menjadi tugas instansi lainnya," pungkasnya. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT