31 August 2020, 16:56 WIB

Jam Malam di Depok dan Bogor Diprediksi Tak Efektif Halau Covid-19


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

PEMKOT Depok dan Pemkot Bogor memberlakukan jam malam agar mengurangi interaksi warga dan menurunkan penularan covid-19. Namun, cara ini diprediksi tak akan efektif mengurangi penularan covid-19 secara signifikan.

Sebabnya, kebijakan itu masih dilakukan secara parsial. Padahal kedua kota itu sangat terkait erat aktivitas lingkungan, ekonomi, sosial, hingga budayanya ke daerah satelit lainnya yakni Bodetabek dan Jakarta.

"Kalau seluruh Jabodetabek berlakukan yang sama mungkin bisa. Tapi kalau dua daerah ini saja, nggak akan efektif," kata ahli kebijakan publik Trubus Rahadiansyah saat dihubungi Media Indonesia, Senin (31/8).

Trubus mengatakan, Kota Bogor dan Depok sangat terhubung dengan Jakarta. Apalagi di Jakarta justru memberlakukan jam kerja sebanyak duasif yang masing-masing berjarak tiga jam untuk mengurangi kepadatan di transportasi umum.

Perusahaan diwajibkan menerapkan dua sif kerja dengan jarak tiga jam sehingga ada karyawan yang pulang kantor pada pukul 19.00 WIB.

"Idealnya bisa saja dia sampai rumah pukul 20.00 WIB. Tapi kalau angkutan umumnya, semisal KRL penuh karena ada antrean social distancing kan mau tidak mau dia nunggu dulu. Bisa-bisa pukul 20.00 WIB yang jadi batas jam malam, dia masih di jalan naik motor atau angkot. Mau tidak mau yang begini pasrah kena sanksi," papar Trubus.

Menurutnya kebijakan apapun untuk menanggulangi covid-19 di daerah kawasan aglomerasi seperti Jabodetabek harus dilakukan beriringan oleh satu kawasan tersebut. Jika dilakukan secara parsial, akan tetap timbul celah pelanggaran akan tetap terjadi.

"Seperti di Tangerang Raya denda masker hanya Rp50ribu. Di Jawa Barat secara umum Rp150 ribu. Tapi di Jakarta ini Rp250ribu plus ada progresifnya sampai Rp1 juta. Akan ada kepatuhan yang beda-beda. Orang Tangerang ke Jakarta  bisa jadi patuh karena sanksinya lebih berat, atau sama sekali tidak patuh karena terbiasa di daerahnya tidak ketat pengawasannya. Hal-hal seperti ini harus dipikirkan dengan cara duduk bersama semua kepala daerahnya," tandasnya.(OL-4)

BERITA TERKAIT