31 August 2020, 12:55 WIB

Pasar Disebut Berpotensi Jadi Klaster Besar Covid-19


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

Ketua Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Joko Setiyanto mengatakan sampai saat ini pasar tradisional masih menjadi objek yang berpotensi menjadi klaster penularan covid-19 yang cukup besar di berbagai daerah.

Hal itu didasarkan pada kepedulian pengelola pasar, para pedagang, hingga para pembeli yang masih rendah. Joko menjelaskan bahwa pengelola pasar tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia memiliki kepedulian yang bermacam-macam terkait isu covid-19.

"Pasar itu bisa jadi klaster besar. Ada yang peduli sekali dan ada yang biasa-biasa saja. Kalau yang peduli sekali itu kita lihat, protokol kesehatannya masih dijaga. Pedagang pakai masker dan tambahan face shield, wastafel cuci tangan lengkap, air masih ada, sabun ada, pembeli juga wajib pakai masker. Yang pengelolanya tidak ketat atau pengawasannya biasa juga banyak," kata Joko dalam webinar bertema 'Tantangan Perubahan Prilaku Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru' pada Senin (31/8).

Baca juga: Anies Klaim Jumlah Pasien Aktif Covid-19 Menurun, Ini Faktanya

Joko mengungkapkan pihaknya kerap melakukan pengawasan dengan mengunjungi pasar-pasar rakyat secara mendadak. Dari situ ia melihat apa saja faktor yang dapat membuat pengelola tidak ketat.

Menurut Joko, hal ini juga tergantung dari kebudayaan dan kepercayaan serta pemahaman masyarakat terhadap covid-19. "Semakin tinggi pemahaman dan kesadaran, protokol itu akan dijalankan sangat maksimal. Sementara apabila pemahaman dan kesadarannya rendah, protokol kesehatan tidak dijalankan dan hanya sekadar menjadi pajangan," paparnya.

Di sisi lain, ia juga tak menutupi bahwa banyak pengelola pasar yang sudah sangat ketat dan memberikan edukasi tanpa lelah. Namun, kata Joko, penerapannya oleh masyarakat tetap tidak maksimal.

"Untuk 3M itu sudah berbusa-busa kita ingatkan, tapi ya kembali lagi masyarakatnya," terangnya.

Oleh karena itu, Joko mendukung apabila pemda mau membuat aturan yang ketat beserta sanksi kepada masyarakat.

"Kita dukung. Kalau mau buat peraturan yang ketat, tapi dengan catatan itu benar-benar ditegakkan," pungkasnya. (OL-14)

 

BERITA TERKAIT