31 August 2020, 12:01 WIB

DPR Sebut Komnas PA Tafsirkan Anjay tidak Berdasarkan Hukum Pidana


Kautsar bobi | Humaniora

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai istilah anjay perlu dikaji secara mendalam. Istilah tersebut tidak dapat ditafsirkan secara kasuistik.

"Ini harus dikaji sama-sama, banyak pakar hukum di Indonesia, mari kita kaji," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).

Penafasiran Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) terhadap istilah anjay tidak bisa dilihat bedasarkan kacamata hukum pidana. Pasalnya, Komnas PA melihat istilah anjay mengandung unsur kekerasan dan berujung pidana.

"Komnas PA membuat tasfir hukum secara kasuistik, bukan pidana secara umum. Namun, karena tercantum dalam rilis resmi sehingga menjadi polemik," jelas Dasco.

Baca juga: Wapres Minta Unika Atma Jaya Utamakan Toleransi

Politikus Partai Gerindra itu meminta masyarakat tidak berlarut-larut memperdebatkan istilah yang tidak memiliki manfaat. Lebih baik bersama-sama melawan penyebaran covid-19.

"Memikirkan bagaimana sama-sama menjalankan protokol covid-19 dan mengatasi virus korona dan pergerakan ekonomi di Indonesia," pintanya.

Sebelumnya, Komnas PA meminta istilah anjay tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata tersebut dinilai mengandung unsur kekerasan.

"Lebih baik jangan menggunakan kata anjay. Ayo kita hentikan sekarang," ujar Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait, dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8).

Komnas PA tidak menampik arti dan makna kata anjay akan berbeda tergantung sudut pandang. Di satu sisi kata anjay dapat menjadi pujian, namun di sisi lain dapat menjadi hinaan.

"Jika istilah anjay digunakan untuk merendahkan martabat seseorang dapat dilaporkan sebagai tindak pidana. Maka itu harus dilihat perspektifnya," pungkas Arist. (OL-1)

BERITA TERKAIT