31 August 2020, 03:30 WIB

Langkah Kementerian Percepat Belanja


M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

PRESIDEN Joko Widodo meminta kepada kementerian/lembaga (K/L) mempercepat belanja pemerintah demi menggerakkan perekonomian di tengah pandemi covid-9.

Terutama di tengah wabah covid-19 saat ini, belanja K/L harus tersalurkan dengan optimal sesuai dengan program masing-masing.

Dalam mendukung percepatan tersebut sejumlah kementerian telah melakukan program untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Hal itu ditanggapi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) melalui program reguler pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang telah digunakan 43% sebesar Rp28,2 triliun dari Rp64,3 triliun. Sementara itu, untuk program padat karya tunai (PKT/cash for work), anggaran yang tersalurkan sebesar 60,14% senilai Rp6,84 triliun.

Dari program tersebut berhasil menyerap 614.480 tenaga kerja.

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menjelaskan hingga per 17 Agustus 2020, belanja infrastruktur telah terealisasi 44% atau senilai Rp36,4 triliun dari pagu anggaran Rp83,97 triliun.

Program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Dari besaran awal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU-Pera 2020 sebesar Rp120,2 triliun, mengalami target realokasi anggaran sehingga pagu Kementerian PU-Pera saat ini menjadi sekitar Rp83,97 triliun. Dari total alokasi tersebut, sebesar Rp11,52 triliun diperuntukkan untuk program PKT.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga memiliki langkah strategis untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya merampungkan revitalisasi pasar rakyat di 133 kabupaten dan kota di 2020 yang diharapkan menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja.

Ada juga program bantuan sarana usaha perdagangan 2020-2022 dengan estimasi menyerap 22.170 tenaga kerja. Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (26/8), menyebutkan per 25 Agustus 2020 Kemendag baru merealisasikan anggaran sebesar Rp1,56 triliun dari pagu anggaran 2020 Rp2,91 triliun.

“Penyerapan anggaran yang masih rendah karena adanya anggaran untuk pembangunan atau revitalisasi pasar yang mana anggarannya cukup besar. Selanjutnya, ada belanja barang, sampai saat ini masih dalam proses pengerjaan dan kegiatan yang pelaksanaan menyesuaikan dengan agenda pihak lainnya, seperti sidang internasional dan pameran luar negeri,” ujar Suhanto.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan realokasi anggaran sebesar Rp84,4 miliar untuk mendukung penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan Kemenperin akan mengatur ulang berbagai program yang bisa bermanfaat bagi para pelaku industri kecil menengah (IKM), seperti business matching antara IKM dan industri besar.

Dengan begitu, IKM bisa menjadi pendukung industri besar sekaligus mendukung program substitusi impor.

“Dari prognosis, terdapat sekitar Rp84,4 miliar yang bersumber dari anggaran belanja pegawai yang tidak terserap. IKM bisa menjadi bagian dari supply change demi mendukung industri yang lebih besar,” jelas Agus.

Selain itu, Kemenperin juga mengajukan penambahan anggaran pada 2021 sebesar Rp3,42 triliun untuk mendukung program peningkatan daya saing dan nilai tambah industri. Hal itu untuk pemulihan kondisi ekonomi pada industri pascawabah covid-19.

Seperti diketahui, penyerapan anggaran Kemenperin per 24 Agustus 2020 sekitar Rp989,64 miliar dari pagu anggaran Rp2,09 triliun atau terserap 47,19%.

Di sisi lain, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa telah tersalurkan ke 73.610 desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers, Selasa (4/8), mengatakan total keluarga yang menerima manfaat (KPM) BLT dana desa ialah sebanyak 7.883.073 KPM, 31% di antaranya merupakan perempuan kepala keluarga (Pekka).

Pada termin I tersebut, total penyaluran dana mencapai Rp12,24 triliun yang terdiri atas bulan pertama sebesar Rp4,73 triliun, bulan kedua Rp4,33 triliun, dan bulan ketiga sebesar Rp3,18 triliun. Kemudian, pada termin II tersalur baru Rp73,61 miliar.


Alihkan pagu anggaran

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah terus mempercepat realisasi anggaran di kementerian/ lembaga dan juga pencairan belanja untuk penanganan covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional (PEN) agar pada kuartal III 2020 ekonomi Indonesia dapat kembali ke level positif dan tidak memasuki zona resesi.

Airlangga meminta kepada kementerian/lembaga untuk mengalihkan pagu anggaran yang tidak terserap ke pagu belanja yang mendukung peningkatan produktivitas masyarakat.

“Agar perekonomian kita kembali positif, anggaran ini terus didorong dan kepada kementerian, anggaran yang tidak terserap dialihkan ke program-program yang mendukung produktivitas,” ujar Hartarto dalam jumpa pers daring di Jakarta, Senin (24/8).

Ia juga sudah meminta kepada kementerian/ lembaga untuk mengalihkan pagu anggaran yang tidak terserap ke pagu belanja yang mendukung peningkatan produktivitas masyarakat. (Ant/S-1)

BERITA TERKAIT