30 August 2020, 09:58 WIB

Ombudsman Ingatkan Soal Penyalahgunaan Dana Publik untuk Pilkada


Ardi Teristi Hadi | Politik dan Hukum

POTENSI penyalahgunaan dana publik untuk Pilkada berpeluang besar sehingga mengakibatkan maladministrasi dalam pelayanan publik. Ketua Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budi Masturi menyebut ada tiga hal potensi penyalahgunaan anggaran publik pada masa Pilkada ataupun jauh sebelum Pilkada diselenggarakan.

Potensi pertama adalah penyalahgunaan anggaran publik untuk media sosialisasi pemerintah dengan foto diri, seperti baliho spanduk, yang formatnya sudah seperti alat peraga kampanye hingga safari kunjungan.

"Investigasi pun sulit dilakukan karena mereka melakukannya dengan sangat halus sehingga sulit membuktikan adanya maladministrasi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang realokasi anggaran," terang dia saat diskusi dengan awak media, Sabtu (29/8) siang.

Baca juga: KPU Diimbau Gandeng Medsos untuk Tekan Kampanye Hitam

Potensi kedua adalah netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan. Dalam kasus Pilkada sebelumnya, pihaknya telah menginvestigasi mobilisasi ASN untuk menghadiri deklarasi. Ada Sekda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang menggunakan mobil dinas, membawa surat tugas, dan menggunakan dana perjalanan dari Pemkab.

"Kesulitan yang dihadapi dalam melakukan investigasi ini adalah penentuan status ASN yang berbeda antara UU Pilkada dan kode etik ASN," jelas dia.

Jika ASN tersebut melakukanya sebelum Pilkada, mereka tidak bisa kena UU Pilkada.  Namun, dalam kasus tersebut, Ombudsman kemudian menyatakan yang dilakukan ASN adalah tindakan maladministrasi.

Potensi ketiga adalah penyalahgunaan penyaluran bantuan sosial pada masa pandemi. Misalnya, bantuan sosial dari dana publik menampilkan gambar foto figur tertentu dan yang memperoleh bantuan adalah konstituennya saat agenda politik sebelumnya.

Penyalahgunaan ini, jelas dia, tidak hanya bisa dilakukan petahana, tetapi juga calon yang lain lewat perangkat desa yang mendukung pasangan calon yang bukan petahana.

"Maladministrasi itu tidak semuanya bisa dijangkau Bawaslu sehingga Ombudsman telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Bawaslu," kata dia.

Mantan Ketua Bawaslu RI Bambang Eka Cahya Widodo juga mengingatkan adanya potensi politik gentong babi (pork barrel project/politic) dalam Pilkada Serentak 2020. Politik ini bisa dilakukan oleh calon yang memiliki akses kekuasaan di pemerintah saat ini.

"Yang paling sering terlihat adalah penggunaan anggaran publik untuk kepentingan politik salah satu pasangan calon peserta Pilkada," terang dia dalam diskusi bersama awak media, Sabtu (29/8).

Caranya bermacam-macam, dari mengalihkan anggaran untuk keperluan politik, pengadaan bantuan sosial mendapatkan dukungan, hingga pembelian suara rakyat.

"Penting adanya kelompok yang mampu membaca penggunaan APBD karena untuk memelotitinya tidak mudah," kata dia yang juga dosen Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta tersebut.

Selain itu, kecurangan pilkada yang biasa dilakukan adalah dengan pemasangan sosialisasi program pemerintah dengan menampilkan foto diri petahana. Hal tersebut jelas menguntungkan petahana dalam Pilkada.

"Di negara-negara maju cara ini dianggap kecurangan karena menggunakan anggaran publik dengan memasang foto diri, tetapi di Indonesia tidak ada regulasinya," pungkas dia. (OL-1)

BERITA TERKAIT