28 August 2020, 21:19 WIB

Kejagung Pertimbangkan Pelibatan KPK di Kasus Pinangki


Sitiyona Hukmana | Politik dan Hukum

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mempertimbangkan pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kejagung mengakui KPK memiliki wewenang.

"Nanti kita pertimbangkan, sejauh mana. Karena ada kewenangan KPK, boleh juga," kata Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (28/8).

Ali mengatakan, pelibatan KPK nantinya dilakukan setelah adanya surat. Pengiriman surat itu bisa dari KPK atau Kejagung bahkan bisa dari kedua instansi tersebut.

"Kita koordinasikan saja," ujar Ali.

Namun, Ali mengaku belum berkomunikasi dengan KPK soal pelibatan itu. Dia menyebut saat ini penyidik Jampidsus tengah fokus mengumpulkan barang bukti.

"Belum (komunikasi), karena masih mengumpulkan barang bukti. Nanti penyampaian barang bukti, timnya mengusulkan perlu KPK atau tidak. Nanti kita tunggu," ungkap Ali.

Sebelumnya, Komisi Kejaksaan (Komjak) meminta Kejagung menyerahkan penanganan kasus dugaan suap jaksa Pinangki Sirna Malasari ke KPKM Lembaga Antirasuah itu dinilai bisa membongkar oknum besar di belakang jaksa Pinangki.

Baca juga : Meski Kantor Ditutup, KPK Pastikan Penindakan Terus Berjalan

"Kasus ini perlu ditangani KPK, sebagai lembaga penegak hukum yang dianggap bisa kredibel dan independen mengusut tuntas, termasuk dugaan siapa yang ada bersama oknum jaksa Pinangki ini, khususnya di lembaga penegak hukum Kejaksaan," kata Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak , Jumat (28/8).

Menurut Barita, berdasarkan undang-undang, KPK mempunyai kewenangan menangani kasus dugaan suap mantan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencamaam Jaksa Agung Muda Pembinaan itu. KPK juga diyakini bebas dari conflict of interest  atau konflik kepentingan.

"Kalau publik tidak percaya kepada penegakan hukum yang dianggap ada conflict of interest  dan tidak transparan untuk apa penegakan hukum seperti itu?," ujar dia.

Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka dalam kasuas dugaan penerimaan suap dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Fatwa itu bertujuan untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

Pinangki diduga menerima suap sebesar USD500 ribu atau setara Rp7 miliar. Pinangki disangkakan melanggar Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp250 juta. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT