26 August 2020, 13:47 WIB

Presiden Ingatkan Tata Kelola Pemerintahan Harus Efisien


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

PRESIDEN Joko Widodo menyebut krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi covid-19 sebagai momentum tepat untuk berbenah secara komprehensif.

Kepala Negara mengingatkan urgensi membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif dan efisien. Pada saat yang sama, tata kelola pemerintahan juga harus akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

"Langkah cepat dan tepat tidak boleh mengabaikan transparansi dan akuntabilitas. Keduanya harus dijalankan bersamaan dan saling menguatkan. Hal ini memang tidak mudah," ungkap Jokowi, sapaan akrabnya, dalam sambutan virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (26/8).

Baca juga: Jokowi: Jangan Manfaatkan Hukum untuk Menakut-Nakuti

Lebih lanjut, dia menyoroti aparat penegak hukum agar tidak memanfaatkan hukum untuk menakut-nakuti pemerintah, dunia usaha,dan masyarakat. Dirinya tidak menoleransi aparat penegak hukum yang sengaja menciptakan ketakutan. Sebab, itu akan menghambat pembangunan nasional.

“Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran ini," tegas Jokowi.

Presiden mengakui birokrasi dan regulasi saat ini masih tumpang tindih dan tidak memberikan kepastian hokum. Regulasi yang rumit kerap membuat pejabat tidak berani mengambil keputusan. Saat ini, lanjut dia, pemerintah terus melakukan sinkronisasi regulasi secara berkelanjutan.

Baca juga: Pilkada 2020, Pelanggaran Netralitas ASN Diprediksi Naik

Dia menilai skema omnibus law sebagai jalan keluar, agar berbagai undang-undang bisa selaras. Serta, memberikan kepastian hukum, mendorong kecepatan kerja dan inovasi, serta akuntabel dan bebas korupsi. Dia pun meminta agar penegak hukum turut memberikan saran untuk menutup celah korupsi.

"Regulasi nasional harus terus kita benahi. Regulasi yang tumpang tindih, tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, yang membuat prosedur berbelit-belit, yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi," tandas Presiden.(OL-11)

 

 

BERITA TERKAIT