26 August 2020, 08:07 WIB

KPPPA Libatkan Pegiat Perempuan Desa untuk Cegah Perkawinan Anak


Atalya Puspa | Humaniora

PEGIAT perempuan di tingkat desa memiliki peran strategis mendukung upaya pencegahan perkawinan anak sekaligus penanganan kasus perkawinan anak.

“Kami yakin perempuan-perempuan champions (pegiat perempuan andalan) di desanya masing-masing mampu bergerak untuk mencegah perkawinan anak, terutama memberikan pemahaman kepada keluarga-keluarga di wilayahnya agar tidak mengawinkan anak-anak mereka di usia anak. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya Kemen PPPA dalam merangkul anggota masyarakat, terutama kaum perempuan untuk mencegah dan terlibat pada penanganan kasus perkawinan anak. Selain meningkatkan kapasitas paralegal dari kelompok perempuan di tingkat desa, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas mediasi penanganan kasus perkawinan anak, membangun kesadaran masyarakat terkait dampak perkawinan anak, serta meningkatkan kapasitas pegiat perempuan di desa dalam pencegahan perkawinan anak,” papar Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA Lenny N Rosalin dalam keterangan resmi, Rabu (26/8).

Lenny menambahkan pegiat perempuan di desa sangat penting untuk dilibatkan dalam pencegahan dan penanganan kasus perkawinan anak.

Baca juga: Olahraga Tingkatkan Konsentrasi Belajar Anak

Hal tersebut karena perempuan merupakan sosok ibu yang dekat dengan keluarga, kelompok perempuan merupakan wadah kerja sama dengan organisasi lain yang berjuang dalam isu anak, dapat mudah diterima dalam melakukan advokasi, serta mampu untuk menjadi pegiat yang membantu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan perkawinan anak.

Selama ini, para kelompok perempuan juga telah berupaya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif perkawinan anak, melaporkan kasus perkawinan anak dan berkoordinasi dengan keluarga, kepala desa, dan dinas-dinas, serta memberikan edukasi terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan Dinas PPPA.

Namun, dalam upaya menekan angka perkawinan anak, kelompok perempuan juga tidak memungkiri jika mereka juga mengalami tantangan.

“Beberapa kelompok perempuan mengakui masih adanya tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta pihak keluarga yang menyetujui terjadinya perkawinan anak, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait dampak negatif perkawinan anak, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terkait proses hukum penanganan kasus perkawinan anak. Mereka juga berharap agar pemerintah memberikan pelatihan terkait penguatan hukum penanganan perkawinan anak seperti ini kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama,” ungkap perwakilan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM), Ririn.

Perwakilan KAPAL Perempuan, Budhis Utami mengatakan adanya konstruksi gender di masyarakat yang tertanam pada anak-anak sejak dini juga turut melanggengkan perkawinan anak, terutama bagi anak perempuan.

“Selama ini, konstruksi gender yang ada di sebagian masyarakat adalah perempuan dituntut untuk segera menikah, mempunyai anak, dapat mengurus keluarga dan suami, serta patuh kepada suami. Dan, prestasi perempuan adalah ketika mereka menikah dan memiliki anak,” terang Budhis.

Dalam kesempatan ini, Budhis mengajak agar sejak dini kita memperlakukan anak laki-laki dan perempuan secara setara. Ajarkan keduanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, dan terus mengenyam pendidikan.

"Kita harus memandang anak laki-laki dan perempuan sama pentingnya, sama berharganya, dan keduanya mampu berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat," tandasnya. (OL-1)

BERITA TERKAIT