14 August 2020, 14:57 WIB

Presiden: APBN 2021 untuk Percepat Pemulihan Ekonomi


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

PRESIDEN Joko Widodo menyebutkan rancangan kebijakan APBN 2021 akan diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19. Rancangan APBN itu juga akan mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi.

Presiden juga menyebutkan RAPBN 2021 ditujukan untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital dan pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

"Saat ini kita juga harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021. Ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi. Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang," ucap Presiden dalam Penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Presiden mengumumkan pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal 2021 yakni Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Kepala Negara menyatakan RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik. RAPBN 2021 juga mempertimbangkan kondisi dan stabilitas sektor keuangan.

"Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3% dari PDB masih diperlukan dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal," ujarnya.

Presiden mengatakan pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan di berbagai sektor yakni pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan sistem penganggaran dan perpajakan.

Baca juga : Puan Dorong Pemerintah Tangani dan Pulihkan UMKM

Kepala Negara menyatakan pandemi covid-19 telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abad ini yang berimbas pada semua lini kehidupan manusia. Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi telah meluas ke masalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan.

Presiden mengatakan penanganan yang luar biasa telah dilakukan oleh banyak negara dalam menangani pandemi melalui stimulus fiskal. Presiden mencontohkan Jerman mengalokasikan stimulus fiskal sebesar 24,8% PDB-nya, namun pertumbuhannya terkontraksi minus 11,7% di kuartal kedua 2020.

Amerika Serikat pun mengalokasikan 13,6% PDB, namun pertumbuhan ekonominya minus 9,5%. Tiongkok mengalokasikan stimulus 6,2% PDB dan telah kembali tumbuh positif 3,2% di kuartal kedua namun tumbuh minus 6,8% di kuartal sebelumnya. Upaya luar biasa itu, ucap Presiden juga dilakukan Indonesia melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.

Beleid tersebut memberi relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas 3% selama tiga tahun. Pada 2020, APBN telah diubah dengan defisit sebesar 5,07% PDB dan kemudian meningkat lagi menjadi 6,34% PDB.

"Pelebaran defisit dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat pada saat pendapatan Negara mengalami penurunan," ujarnya. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT