14 August 2020, 14:53 WIB

Nadiem Ungkap Sekolah Cikal Hibahkan Jargon Merdeka Belajar


Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) buka suara terkait kontroversi penggunaan jargon Merdeka Belajar yang telah didaftarkan sebagai merk dagang oleh PT Sekolah Cikal di Kementerian Hukum dan HAM.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan, saat ini Sekolah Cikal telah menghibahkan merk dagang dan merk jasa dari Merdeka Belajar kepada Kemendikbud tanpa biaya atau kompensasi apapun.

“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama sehingga Kemendikbud mengapresiasi semangat gotong royong dan kekeluargaan yang ditunjukkan dan dikedepankan oleh Sekolah Cikal,” kata Nadiem dalam konferensi pers, Jumat (14/8).

Nadiem menambahkan, ke depan Sekolah Cikal maupun pihak lain tetap dapat menggunakan Merdeka Belajar tanpa kompensasi selama demi kepentingan pengembangan pendidikan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mendikbud pun menegaskan bahwa penggunaan jargon Merdeka Belajar bukan ajang promosi gratis bagi Sekolah Cikal, seperti yang selama ini dikhawatirkan berbagai pihak.

“Kita ingin Merdeka Belajar menjadi suatu teriakan revolusi dari Sabang sampai Merauke. ingin filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini dimiliki bersama bukan hanya oleh unit-unit pendidikan, tapi dari masyarakat, semua orang tua mengerti esensi dari apa yang dimaksudkan Ki Hajar Dewantara mengenai Merdeka Belajar,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, pendiri Sekolah Cikal yang juga kakak dari presenter Najwa Shihab, Najeela Shihab, menambahkan bahwa sejak awal pihaknya menginisiasi Merdeka Belajar melalui temu pendidik nusantara, publikasi rutin surat kabar guru belajar, hingga menerbitkan buku, tidak bertujuan untuk komersialisasi maupun mempromosikan dagangan.

Pendiri Sekolah Cikal yang juga kakak dari presenter Najwa Shihab, Najeela Shihab. (Instagram @najelaashihab)

“Sekolah Cikal mendaftarkan merk di 1 Maret 2018 tujuannya bukan untuk komersialisasi, tujuannya adalah sebagai upaya untuk mencatatkan, melakukan kewajiban kita sebagai warga negara pada saat melakukan kegiatan jasa pelatihan, menerbitkan, dan mempublikasikan buku. Pendaftaran merk adalah konsekuensi dari upaya-upaya yang dilakukan,” tandasnya.(OL-4)

BERITA TERKAIT