14 August 2020, 10:52 WIB

IPM Kalsel Meningkat di Bawah Kepemimpinan Paman Birin


Media Indonesia | HUT RI

EMPAT tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) di bawah kepemimpinan Gubernur Sahbirin Noor dan Wakil Gubernur Rudy Resnawan berhasil mencapai sasaran dan target pembangunan yang telah dicanangkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun terus meningkat dan mencapai angka 70,72, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) membaik dengan nilai 62,06.

Karena itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengutarakan pada 2021 tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kalsel mengangkat tema 'Mendorong Investasi untuk Transformasi Ekonomi sebagai Gerbang Ibu Kota Negara'. Dirinya berharap pembangunan di wilayah 'Banua' --sebutan Kalsel-- lebih berkembang. "Mudah-mudahan pada tahun 2021 nanti pembangunan di Banua kita lebih berkembang dan lebih maju lagi," kata dia, belum lama ini.

Keberhasilan meningkatkan IPM tak lepas pula dari keberhasilan Pemprov Kalsel dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Pengangguran pada 2019 sudah berada diangka 4,31%.

Berdasarkan data statistik tingkat pengangguran terbuka Kalsel pada 2018 tercatat sebesar 4,50%. Bila dibandingkan tingkat pengangguran 2019, berkurang sebanyak 19%.

Pencapaian signifikan juga tampak pada angka kemiskinan di Banua yang terus menurun. Pada 2018, tingkat kemiskinan sebanyak 4,54%, dan 2019 mengalami penurunan menjadi 4,47%.

"Angka kemiskinan di daerah kita, jauh berada di bawah rata-rata nasional," kata pria yang akrab disapa Paman Birin.

Pencapaian tersebut tak akan terwujud, menurut dia, tanpa sinergi dan kebersamaan dari seluruh stake holder maupun DPRD Kalsel. "Pencapaian yang telah diraih pada tahun anggaran 2019 berkat kebersamaan dan sinergi antara pemerintah provinsi dengan semua pihak, khususnya dengan DPRD Kalimantan Selatan. Kita meraih beberapa keberhasilan dalam membangun daerah yang kita cintai ini," ujar dia.

Kesejahteraan meningkat
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Provinsi Kalsel berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat pada beberapa bidang pembangunan, terutama peningkatan kesejahteraan rakyat yang berdasarkan data statistik di atas rata rata nasional.
Anggota VI BPK, Harry Azhar Aziz menyatakan selama 2019, ada empat indikator kesejahteraan yang meningkat di Kalsel. Yaitu, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, gini ratio, dan pengendalian inflasi. 

"Berdasarkan data BPS tahun 2019 beberapa indikator kesejahteraan meningkat di antaranya pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan I tahun 2020 tumbuh 5,68%. Ini menunjukan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 2,9%," katanya Harry pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan secara virtual, Kamis (18/6).

Menurut Harry, tingkat pengangguran terbuka 2019 di Kalsel sebesar 4,31% jauh lebih baik di rata rata nasional 5,28%. Tingkat kemiskinan pada 2019 di angka 4,55%, jauh lebih baik dari rata-rata nasional 9,22%, angka gini ratio 0,334 lebih baik di banding nasional 0,380.
Untuk indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 70,72, masih menunjukan angka yang masih rendah dibanding nasional 71,92. Sedangkan inflasi di Kalsel pada April 2020 mencapai 1,49% jauh lebih baik dibanding nasional 2,60%.
Kondisi tersebut menunjukan pertumbuhan ekonomi di Kalsel memberikan dampak positif pada pengurangan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan. "Kami berharap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan," katanya.
Terkait raihan opini WTP 2019, Pemprov Kalsel telah berhasil mempertahankan ­opini WTP untuk ketujuh kali berturut-turut sejak 2012.
Harry Azhar Azis mengaku bersyukur karena telah merampungkan pemeriksanaan selama dua bulan dalam kondisi pandemi dan dapat diserahkan hasilnya kepada Gubernur dan Ketua DPRD Kalsel.
Perolehan opini WTP, berdasarkan penilaian profesional tim auditor, antara lain penyajian/penyusunan LKPD Kalsel berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual.
"Dari hasil laporan pemeriksaan keuangan tahun 2019, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan," ucap Harry.
Gubernur mengaku bersyukur atas perolehan WTP juga mengajak jajarannya agar mempertahankan opini tersebut. ­Orang nomor satu di jajaran Pemprov Kalsel itu bertekad memperbaiki kinerja jajaranya serta akan menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap LKPD 2019.

Bantu untuk UMKM
Untuk mendukung pembangunan perekonomian, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran SKPD agar membantu sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal itu agar sektor perekonomian Kalsel segera bangkit dari dampak pandemi covid-19. 

"Kita harus bangkit, kita bantu perusahaan, serta UMKM agar dapat bangkit kembali dari keterpurukan, kita dorong para pemilik modal untuk berinvestasi di Kalsel, sehingga perekonomian di daerah kita bisa tumbuh dan kembali stabil," serunya.

Sejak pandemi covid-19 melanda lima bulan terakhir, sektor perekonomian 'Banua' terpuruk. BPS Kalsel mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 mengalami kontraksi atau minus 2,61% dibandingkan dengan triwulan II-2019 (yoy). Kepala BPS Kalsel, Moh Edy Mahmud mengatakan, terpuruknya perekonomian Kalsel pada triwulan II-2020 dipengaruhi oleh covid-19 yang mewabah di dunia. 

"Belum teratasinya pandemi covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian secara global, bukan hanya Kalsel," katanya melalui channel Youtube BPS Kalsel.
Di sisi lain, Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Pemprov Kalsel, Awang Pramila menyatakan, dari data mereka sejak 10 tahun terakhir baru tahun ini pertumbuhan ekonomi Kasel terjadi kontraksi atau tumbuh negatif.

Dia memprediksi, jika pandemi masih berlangsung lama maka kontraksi kemungkinan akan tetap terjadi pada kuartal selanjutnya. "Kecuali permintaan komoditas unggulan Kalsel ke negara tujuan eksportir kembali normal, mungkin ekonomi Kalsel masih bisa tumbuh," katanya.

Menurutnya, secara umum pemerintah dan masyarakat telah berupaya untuk mencegah penyebaran covid-19 dengan mengurangi kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. "Selama itu tidak dipatuhi maka penyebaran akan meluas, sehingga anggaran yang pada awalnya untuk menggerakkan ekonomi menjadi tertunda karena fokus untuk mencegah maupun membiayai kesehatan masyarakat," ujarnya. (Gan/S1-25)

BERITA TERKAIT