13 August 2020, 12:10 WIB

Gula Darah Naik, Hadi Pranoto tak Penuhi Panggilan Polisi


Tri Subarkah | Megapolitan

SAKSI terlapor dalam kasus penyebaran berita bohong mengenai obat covid-19, Hadi Pranoto, tak penuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyrakat PMJ Kombes Yusri Yunus, Hadi tidak datang karena alasan sakit.

"Saudara Hadi Pranoto tidak bisa hadir hari ini karena sakit," kata Yusri melalui keterangan tertulis, Kamis (13/8).

Yusri menyebut Hadi saat ini dirawat di RS Medistra, Jakarta Selatan. Pemeriksaan terhadap Hadi belum dapat ditentukan karena masih menunggu pemeriksaan dokter.

"Dirawat di RS Medistra dan belum bisa ditentukan kapan bisa diperiksa. Menunggu pemeriksaan dokter," jelas Yusri.

"Pengacaranya pagi tadi mengantar surat ijin rawat yang bersangkutan," imbuhnya.

Baca juga: Lusa,Hadi Pranoto Dipanggil Polisi Sebagai Terlapor Berita Bohong

Terpisah, kuasa hukum Hadi, Angga Busra Lesmana, menyebut gula darah kliennya naik.

"Gulanya naik," singkat Angga.

Sebelumnya, Hadi dilaporkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidin pada Senin (3/8). Selain Hadi, Muannas juga melaporkan musikus sekaligus youtuber Erdian Aji Prihartanto alias Anji.

Penyidik telah memeriksa Anji pada Senin (10/8). Saat itu, Anji mengaku dicecar dengan 45 pertanyaan.

Muannas menilai konten wawancara Anji dengan Hadi terkait klaim penemuan obat covid-19 telah merasahkan masyarakat dan mendapat tentangan dari banyak pihak.

"Pendapat yang disampaikan oleh si profesor itu ditentang, pertama adalah menyangkut tentang swab dan rapid test, dikatakan disitu dia punya metode dan uji yang jauh lebih efektif dengan yang dia namakan dengan digital teknologi itu biayanya cukup Rp10-20 ribu," ujar Muannas.

Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/4538/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ Tanggal 3 Agustus 2020. Adapun tindak pidana yang dilaporkan adalah tindak pidana bidang ITE dan atau menyebarkan berita bohong sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 dan atau Pasal 14 dan 15 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.(OL-5)

BERITA TERKAIT