13 August 2020, 04:03 WIB

Mendagri Evaluasi Berkala Realisasi APBD 2020


Putra Ananda | Politik dan Hukum

BERKAITAN dengan pencapaian target realisasi APBD 2020, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan tentang arahan Presiden Joko Widodo terutama kepada beberapa daerah yang realisasi anggarannya masih relatif rendah.

Realisasi anggaran sangat dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Karena dalam keadaan ekonomi dan keuangan terkontraksi, belanja pemerintah menjadi salah satu sumber utama dalam pemulihan ekonomi. “Untuk itu, Kemendagri diberikan tugas untuk menyisir dan mendorong rekan-rekan kepala daerah untuk merealisasikan anggarannya.” ujar Mendagri saat membuka rapat koordinasi pencapaian target realisasi APBD 2020 dan sosialisasi penggunaan masker, cuci tangan, serta jaga jarak untuk perubahan perilaku baru masa pandemi covid-19 melalui video conference, kemarin.

Berdasarkan data pada 9 Agustus 2020, secara keseluruhan, target pendapatan provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp1.113,05 triliun dan telah terealisasi lebih kurang Rp534,45 triliun atau setara 48,02%. “Jadi, pendapatannya mendekati 50%,” imbuh Mendagri.

Jika dibedah lebih lanjut, untuk tingkat provinsi saja realisasi pendapatannya mencapai 47,55% dari target Rp324,28 Triliun. Adapun untuk realisasi belanjanya secara rata-rata pada angka 37,90% dari target Rp339,14 Triliun.

Adapun untuk tingkat kabupaten/kota, secara persentase realisasi pendapatannya sedikit lebih tinggi daripada provinsi, yaitu 48,21% dari target Rp788,77 triliun. Untuk realisasi belanja, persentasenya sedikit lebih rendah daripada provinsi, yaitu pada angka 37,27% dari target Rp827,25 Triliun.

Wartawan senior Eko Rahmawanto menyarankan daerah untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja di antaranya dengan mengintensifkan dan mengekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang ada. Namun, dengan tetap memperhatikan kepatuhan pada aspek legal, keadilan, ketertiban umum, dan kemampuan masyarakat.

‘’Kepala daerah harus bersinergi untuk mengejar target pendapatan daerah dengan pemerintah dan stakeholder terkait. Selain itu juga meningkatkan kinerja, memanfaatan IT dalam (mengejar target) pendapat asli daerah, sehingga akan lebih transparan dan lebih mudah untuk dikelola,” ujarnya.

Dari data Kemendagri dari sisi realisasi belanja, dari target Rp1.166,39 triliun, telah terealisasi sebesar Rp436,90 triliun atau setara 37.46 %. Dari data tersebut terlihat, hanya ada lima provinsi yang berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 47,36%, yaitu DKI Jakarta 54,06%, Kalimantan Selatan 52,49%, Sumatra Barat 51,88%, Sulawesi Selatan 50,25%, dan Gorontalo 48,81%.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noerviant menegaskan tidak ada alasan pembatalan proyek multiyears APBA 2020 kecuali ada putusan pembatalan dari MA. Sebab yang berhak membatalkan ialah MA.

Kemendagri telah melakukan evaluasi dan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2020, yang salah satu substansinya adalah proyek multiyears sebesar Rp2,7 triliun.

“RAPBA 2020 sudah dievaluasi Kemendagri. Salah satu substansinya adalah proyek multiyears. Kami mencermati, bahwa DPRA sudah menyetujuinya ketika itu, dan tidak ada alasan untuk dikoreksi,” ujar Mochamad Ardian.

Cara baru

Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo me- nambahkan perlu cara-cara baru dalam melakukan sosial- isasi tentang protokol kesehatan covid-19 kepada masyarakat.

Untuk itu, Doni berharap para gubernur, bupati/wali kota bisa mendapatkan strategi yang tepat sesuai kondisi di daerah masing-masing, mulai dari program edukasi, sosialisasi, dan mitigasi. (Ind/P-1)

BERITA TERKAIT